beritanusantara.co, Nasional- Pemerintah mulai menyiapkan skema perpindahan bertahap pusat pemerintahan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Proses pemindahan tidak dilakukan sekaligus, melainkan mengikuti kesiapan infrastruktur dan layanan penunjang di kawasan tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Djamari Chaniago, mengatakan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta akan dilakukan secara terukur. Pemerintah akan menyesuaikan dengan progres pembangunan di kawasan IKN.
“Perpindahan ibu kota dilakukan secara bertahap, mengikuti perkembangan pembangunan dan kesiapan layanan di IKN,” ujarnya saat meninjau kawasan IKN di Sepaku, Penajam Paser Utara, Rabu (4/3/2026).
Menurutnya, kementerian yang infrastrukturnya telah siap lebih dulu dapat memulai aktivitas pemerintahan di ibu kota negara baru.
Sebagian aparatur sipil negara juga dimungkinkan mulai berkantor di kawasan tersebut apabila fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia.
Peninjauan yang dilakukan pemerintah bertujuan memastikan kesiapan kawasan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia. Fokus utama mencakup infrastruktur inti pemerintahan serta fasilitas pendukung yang akan menunjang aktivitas aparatur negara.
“Yang kita lihat terutama kesiapan fasilitas inti pemerintahan dan infrastruktur pendukung yang akan menopang aktivitas pemerintahan di IKN,” jelasnya.
Djamari menilai perkembangan pembangunan di kawasan IKN menunjukkan progres yang cukup signifikan.
Sejumlah infrastruktur utama mulai siap dimanfaatkan untuk menunjang aktivitas pemerintahan.
Selain gedung pemerintahan, pemerintah juga memastikan kesiapan berbagai fasilitas pendukung lain bagi aparatur negara yang nantinya akan bertugas di ibu kota baru.
Fasilitas hunian, rumah sakit, sekolah hingga pasar menjadi bagian penting yang harus tersedia sebelum perpindahan aparatur dilakukan secara lebih luas.
Saat ini sejumlah kementerian disebut telah mulai mempersiapkan tahapan perpindahan pegawai secara bertahap, menyesuaikan kesiapan gedung perkantoran serta layanan penunjang di kawasan IKN.
