Beritanusantara.co, Samarinda — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperluas implementasi Program Sekolah Rakyat dengan merencanakan pembangunan fisik permanen di tiga lokasi tambahan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang pengentasan kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan bagi kelompok masyarakat paling rentan.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, mengatakan pembangunan sekolah permanen tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai 2026 hingga 2027, setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis dipastikan siap.
“Kami sudah memastikan kesiapan lahan beserta seluruh dokumen pendukung agar pembangunan fisik tidak menemui hambatan di kemudian hari,” ujar Andi di Samarinda, Jumat (16/1).
Tiga titik yang telah ditetapkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen masing-masing berada di Bukit Biru, Kabupaten Kutai Kartanegara, Lawe-Lawe, Kabupaten Penajam Paser Utara, serta Kelurahan Sekambing, Kota Bontang. Ketiganya dinilai memenuhi kriteria dari sisi luasan lahan maupun kelayakan teknis.
Hingga awal Januari 2026, Pemprov Kaltim telah mengoperasikan tiga Sekolah Rakyat rintisan, seluruhnya berlokasi di Kota Samarinda dan telah mulai menerima peserta didik pada tahun ajaran 2025/2026.
Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen di Samarinda yang berlokasi di Jalan Stadion Palaran, Kecamatan Palaran, kini telah memasuki tahap kedua, yakni proses kontrak pekerjaan, setelah sebelumnya dilakukan peletakan batu pertama secara serentak di tingkat nasional.
Menurut Andi, tahap lanjutan pembangunan juga telah mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Tim dari Satuan Kerja Sarana Strategis Kementerian PUPR telah melakukan verifikasi lapangan terhadap tiga lokasi tambahan di Kukar, PPU, dan Bontang.
“Hasil peninjauan awal menunjukkan ketiganya layak secara teknis. Kami terus berkoordinasi agar bisa masuk dalam daftar pembangunan fisik tahap berikutnya,” jelasnya.
Dengan luas lahan di masing-masing titik melebihi lima hektare, pemerintah daerah saat ini tengah merampungkan sejumlah dokumen krusial, mulai dari sertifikat tanah, pernyataan bebas sengketa, hingga dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) dan AMDAL Lalu Lintas.
Dokumen tersebut disusun paralel dengan penerbitan Detailed Engineering Design (DED) oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Andi optimistis, apabila seluruh persyaratan administratif selesai tepat waktu, kontrak pembangunan fisik dapat dimulai pada awal 2026.
Program Sekolah Rakyat sendiri ditujukan khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.
“Sekolah Rakyat bukan sekadar bangunan pendidikan, melainkan instrumen strategis untuk memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi. Anak-anak dari keluarga paling rentan harus diberi akses pendidikan berkualitas agar memiliki masa depan yang lebih baik,” tegas Andi. (h/bn)
