Beritanusantara.co, Jakarta – Hasil survei yang dilakukan Median menunjukkan mayoritas responden menilai faktor manusia sebagai penyebab utama banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra beberapa waktu lalu.
Direktur Median, Rico Marbun, mengatakan survei tersebut dilakukan terhadap pengguna media sosial dengan pengambilan data pada 9–13 Januari dan melibatkan sekitar 1.000 responden.
“Hasil survei kami menunjukkan bahwa faktor manusia dianggap sebagai penyebab bencana oleh sekitar 85,3 persen responden, sementara faktor alam hanya 14,5 persen,” kata Rico, Selasa (20/1).
Ia menjelaskan, dari kelompok responden yang menilai faktor manusia sebagai penyebab utama, sebanyak 66,2 persen menyebut deforestasi atau penggundulan hutan sebagai faktor paling dominan. Selain itu, alih fungsi lahan resapan air disebut oleh 6,3 persen responden, aktivitas tambang ilegal 4,4 persen, serta ekspansi perkebunan sawit sebesar 3,8 persen.
“Sementara yang menyebut curah hujan ekstrem sebagai penyebab hanya 11,5 persen,” ujarnya.
Untuk faktor alam, responden menyebut beberapa penyebab lain seperti kondisi geografis alami sebesar 2,1 persen, perubahan iklim global 0,4 persen, serta erosi dan tanah longsor sebesar 0,2 persen.
“Faktor-faktor alam ini porsinya kecil. Mayoritas responden melihat kelalaian manusia sebagai penyebab utama bencana,” kata Rico.
Survei Median juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap penanganan banjir di Sumatra oleh pemerintah pusat. Hasilnya, sebanyak 59,0 persen responden menyatakan tidak puas, sedangkan 38,3 persen menyatakan puas.
Menurut Rico, responden yang tidak puas menilai penanganan bencana terkesan lambat dengan persentase 26,8 persen. Selain itu, bantuan yang dianggap kurang memadai mencapai 10,4 persen, serta tidak ditetapkannya bencana sebagai bencana nasional sebesar 3,4 persen.
“Distribusi bantuan yang tidak merata juga menjadi alasan ketidakpuasan sebesar 2,8 persen, serta kurangnya upaya pencegahan bencana sebesar 2,1 persen,” ujarnya.
Meski demikian, Rico menilai hasil survei ini tidak serta-merta menunjukkan pemerintah tidak bekerja.
“Ini lebih kepada masukan bahwa perlu komunikasi yang lebih cepat, berkelanjutan, dan transparan kepada publik,” katanya.
Sementara itu, responden yang menyatakan puas menilai pemerintah pusat telah merespons dengan baik sebesar 16,1 persen, bantuan logistik dinilai lengkap oleh 5,2 persen, serta pemerintah dianggap telah bekerja maksimal oleh 5,1 persen responden.
Survei tersebut juga mencatat sebanyak 86,7 persen responden sepakat agar banjir di Sumatra ditetapkan sebagai bencana nasional. Dari jumlah itu, 37,7 persen beralasan karena dampak bencana dinilai sangat luas.
“Adapun responden yang tidak setuju berpendapat bahwa pemerintah daerah masih mampu menangani bencana sebesar 2,9 persen, serta karena bencana hanya terjadi di wilayah Sumatra sebesar 1,3 persen,” ujar Rico. (h/bn)
