beritanysantara.co,SAMARINDA- TRC PPA Kalimantan Timur mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional menyusul meluasnya kebakaran di sejumlah wilayah dan kekhawatiran terhadap dampak asap bagi kesehatan masyarakat, terutama anak-anak.
Desakan itu disampaikan Ketua TRC PPA Kaltim, Rina Zainun, dalam aksi Seruan Aksi Save Children di depan Kantor Gubernur Kaltim, Senin (19/10/2026).
Ia menilai pemerintah tidak seharusnya menganggap situasi aman ketika masyarakat masih menghadapi paparan asap dan kebakaran belum sepenuhnya tertangani.
“Ini bukan Samarinda saja. Kubar masih menyala, Kukar juga masih menyala. Di semua wilayah ada. Tetapkan itu, kalau perlu,” tegas Rina.
Aksi tersebut turut dipicu meninggalnya balita berinisial YS, berusia satu tahun dua bulan, warga Kelurahan Bukuan, Kecamatan Palaran, Samarinda, pada Kamis (15/10/2026).
Keluarga dan TRC PPA Kaltim menduga paparan asap karhutla berpotensi memengaruhi kesehatan korban. Namun, hubungan antara asap dan kematian balita tersebut belum dapat dipastikan secara medis.
Rina mengatakan, pihaknya juga telah mengunjungi tiga kasus anak yang mengalami gangguan kesehatan. Di kawasan Pelita 8, misalnya, dua anak dilaporkan mengalami gangguan pernapasan; satu di antaranya disebut telah menjalani perawatan di rumah sakit.
“Kami biasanya tidak pernah ikut demo untuk pemerintahan. Tapi karena ini berkaitan dengan anak, maka kami harus maju,” ujarnya.
Menurut Rina, pemerintah perlu melihat dampak karhutla secara langsung, termasuk risiko yang dihadapi masyarakat dan petugas pemadam kebakaran di lapangan.
Ia mengaku selama ini TRC PPA Kaltim turut membantu relawan, personel pemadam kebakaran, Babinsa, Bhabinkamtibmas, BPBD, hingga petugas ambulans dengan menyediakan makanan dan minuman ketika mereka bertugas hingga malam hari.
Pihaknya juga menuntut pemerintah melengkapi peralatan pemadam kebakaran, termasuk alat pelindung diri (APD), agar petugas dapat bekerja dengan perlindungan yang memadai.
“Kalau kalian tidak bisa menetapkan ini sebagai bencana nasional, lengkapi peralatan untuk memadamkan api,” katanya.
Rina turut memprotes pernyataan yang dinilainya meremehkan kondisi karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat.
Ia meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada pernyataan bahwa situasi aman, tetapi memastikan kondisi warga di wilayah terdampak.
“Kita bukan bicara tentang prosedural lagi, tapi bagaimana keselamatan masyarakat di Kaltim, bagaimana kita semua, terutama masyarakat-masyarakat yang wilayahnya terdampak karhutla,” tuturnya.
Rina menegaskan TRC PPA Kaltim akan terus menyuarakan persoalan tersebut hingga pemerintah memberikan perhatian serius terhadap keselamatan masyarakat dan anak-anak di tengah ancaman asap karhutla.
