Beritanusantara.co, Samarinda – Wali Kota Samarinda Andi Harun menepis isu yang menyebutkan adanya tambahan anggaran sebesar Rp133 miliar dalam proyek pembangunan terowongan (tunnel) di Kota Samarinda.
Ia menegaskan bahwa proyek strategis tersebut tidak mengalami pembengkakan anggaran sebagaimana kabar yang beredar di sejumlah media.
“Tidak ada penambahan. Kontrak multiyears itu tidak boleh ditambah-tambah. Anggarannya sudah tetap berdasarkan kesepakatan dengan DPRD,” kata Andi Harun, Rabu (17/12).
Menurutnya, proyek terowongan Samarinda dilaksanakan menggunakan skema kontrak tahun jamak atau multi-years contract (MYC), yang secara regulasi tidak memungkinkan adanya penyesuaian anggaran di tengah masa pelaksanaan.
Ia merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2018 yang mengatur bahwa kontrak MYC adalah kontrak pengadaan barang dan jasa yang membebani lebih dari satu tahun anggaran dan bersifat mengikat hingga akhir kontrak.
Andi Harun juga meluruskan informasi yang menyebutkan total anggaran proyek terowongan mencapai lebih dari Rp450 miliar, dengan sisa anggaran Rp133 miliar yang diklaim sebagai tambahan.
Menurutnya, angka Rp133 miliar tersebut bukan bagian dari kontrak utama pembangunan terowongan, melainkan usulan teknis terpisah.
“Itu adalah program mitigasi jangka panjang yang diusulkan konsultan bersama Dinas PUPR untuk mengurangi potensi longsor. Kegiatannya berupa penurunan elevasi lereng,” jelasnya.
Ia menegaskan, jika program mitigasi tersebut nantinya direalisasikan, maka akan berdiri sebagai kegiatan baru dan tidak berkaitan dengan kontrak multiyears terowongan yang berakhir pada 31 Desember tahun ini.
Wali Kota Samarinda itu juga menyayangkan pemberitaan yang dinilainya tidak melalui proses verifikasi yang menyeluruh.
“Begitulah kalau ada berita yang tidak memakai cross check dan cover both side. Beredar informasi yang tidak terkompromi kebenarannya,” ujarnya. (h/bn)
