Beritanusantara.co, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang melayangkan kritikan kepada pemerintah tentang anggaran penanganan kemiskinan di beberapa kementerian/lembaga yang habis untukkegiatan rapat dan studi banding.
Dia menuturkan selama ini, belanja sosial memang belum menunjukan percepatan dalam mengangkat status masyarakat miskin agar hidupnya menjadi lebih layak dan dapat melaksanakan aktivitas produktif supaya dapat menutupi kebutuhan.
“Belanja sosial kita itu memang belum bisa mendongkrak masyarakat kita dari miskin, menjadi hidup lebih layak, masih terkesan kita memelihara orang miskin,” kata Marwan, Sabtu (28/1)
Dia menuturkan rapat kementerian/lembaga menghabiskan anggaran yang besar.
Dirinya berpendapat anggaran besar tersebut lebih baik digunakan untuk membantu permodalan masyarakat.
Marwan menuturkan dari puluhan juta masyarakat miskin yang tiap tahun memperoleh bantuan sosial, pasti di antara mereka banyak yang mampu berkembang apabila diberikan bantuan permodalan yang mencukupi.
“Membicarakan orang miskin, menghabiskan anggaran besar, padahal si miskin itu butuh Rp20 juta saja, keluar dari kemiskinan. Dikasih saja modal yang betul-betul, yang tidak bisa diangkat, itulah yang baru kita santuni,” tuturnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas sebelumnya melayangkan kritikan tentang pemakaian anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang habis hanya untuk rapat dan studi banding.
Dia menilai anggaran pemerintah Joko Widodo yang diberikan yang angkanya mencapai Rp500 triliun justru habis saat digunakan untuk kegiatan rapat dan studi banding.
“Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing,” tutur Anas, Jumat (27/1).
“Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang,” tuturnya.
Sumber : DPR Sentil Anggaran Rp500 T Kemiskinan Habis ke Rapat & Studi Banding
