beritanusantara.co,SAMARINDA – Sekitar 1.000 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) kembali mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (4/11/2026). Mereka menuntut kepastian penyelesaian aspirasi yang telah disampaikan dalam aksi 21/10/2026.
Demonstrasi kali ini membawa sembilan tuntutan. Selain mengulang tujuh tuntutan sebelumnya, mahasiswa menambahkan dua desakan baru, yakni kompensasi bagi masyarakat yang terdampak infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pencopotan Sudarno dari jabatan Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim.
Koordinator Lapangan GERAM, Wira Saguna Abyasa Harahap, mengatakan aksi lanjutan tersebut merupakan bentuk kekecewaan karena belum ada jawaban konkret dari pemerintah provinsi.
Menurutnya, komunikasi dengan humas Pemprov Kaltim yang dilakukan setelah demonstrasi sebelumnya juga belum memberikan kepastian mengenai penyelesaian tuntutan.
“Hal yang mendasari kami turun hari ini adalah karena pemerintah atau Pemprov Kaltim tidak memberikan jawaban-jawaban yang konkret dan jawaban-jawaban yang kami inginkan setelah kami melaksanakan aksi pada 21 Oktober kemarin,” ujarnya, Rabu (4/11/2026).
Dua tuntutan tambahan yang disampaikan GERAM berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat terdampak karhutla dan polemik pernyataan yang diduga bermuatan SARA. Mereka meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada warga yang mengalami ISPA serta mendesak Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud mencopot Sudarno dari jabatannya.
Sementara tujuh tuntutan sebelumnya mencakup penetapan karhutla sebagai bencana nasional, penindakan perusahaan yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, serta penindakan perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi pascatambang.
Mahasiswa juga menuntut penyelesaian kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), penghentian pemadaman listrik bergilir, serta evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan Gratispol.
Persoalan lain yang turut disorot adalah ketidakhadiran Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji saat demonstrasi berlangsung. Massa meminta salah satu pimpinan daerah hadir untuk menerima aspirasi dan memberikan penjelasan secara langsung.
Wira mempertanyakan alasan kedua pimpinan daerah tersebut tidak berada di kantor pemerintahan secara bersamaan. Ia menilai setidaknya salah satu dari mereka seharusnya dapat menemui demonstran.
“Setidaknya gubernur atau wakil gubernur menemui kami. Kalau mereka tidak ada sama sekali, artinya mereka takut sama kami,” tegasnya.
GERAM berharap pemerintah tidak sekadar menerima aspirasi, tetapi juga memberikan kepastian tindak lanjut atas seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
