Beritanusantara.co, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyampaikan lima tantangan fiskal utama yang perlu segera direspons oleh Direktur Jenderal Pajak yang baru, Bimo Wijayanto. Tantangan tersebut muncul di tengah rendahnya realisasi penerimaan pajak pada triwulan pertama 2025 yang baru mencapai 14,7 persen dari target APBN sebesar Rp2.183,9 triliun.
Ajib Hamdani, analis kebijakan ekonomi Apindo, menyatakan bahwa jika tidak ada langkah terobosan signifikan, potensi shortfall penerimaan pajak tahun ini bisa menembus Rp100 triliun.
“Pencapaian triwulan pertama sangat rendah. Padahal pada periode yang sama tahun lalu sudah 19,2 persen. Ini sinyal bahaya yang harus direspons cepat,” kata Ajib dalam pernyataan tertulis, Sabtu (24/5).
Menurutnya, penyebab utama lemahnya penerimaan antara lain pertumbuhan ekonomi yang melambat, keberadaan grey economy yang belum terpantau, serta beban utang jatuh tempo yang mencapai Rp800 triliun. Pemerintah juga menghadapi tantangan dari program-program sosial baru yang berisiko membebani APBN.
“Program seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Merah Putih, dan pembangunan 3 juta rumah perlu ditelaah kembali dari sisi alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan Danantara berpotensi mengurangi PNBP hingga Rp90 triliun,” papar Ajib.
Ia juga mengkritik sistem layanan perpajakan baru, Coretax, yang justru menimbulkan biaya kepatuhan tinggi karena belum siap secara teknis.
“Ketidaksiapan sistem ini menjadi beban bagi wajib pajak dan bisa menghambat penerimaan,” katanya.
Apindo mengusulkan tiga langkah konkret: percepatan daya ungkit ekonomi, desain ulang belanja negara dengan prinsip efisiensi, dan perbaikan sistem perpajakan. Selain itu, dua opsi tambahan juga dinilai patut dipertimbangkan pemerintah.
“Pertama, pembentukan Badan Penerimaan Negara untuk memusatkan fungsi perpajakan dan bukan pajak. Kedua, mempertimbangkan Tax Amnesty jilid III yang bisa memberi tambahan penerimaan Rp60 sampai Rp130 triliun,” ujar Ajib. (h/bn)
