beritanusantara.co,SAMARINDA – Seluruh anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Timur sepakat tidak menyetujui tiga usulan proyek kontrak tahun jamak (*multi years contract*/MYC) yang diajukan Pemprov Kaltim. Sikap itu diambil dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027 yang diwarnai perdebatan.
Wakil Ketua I DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, mengatakan rapat Banggar pada Selasa malam (17/11/2026) berlangsung dinamis. Menurutnya, ada dua pertimbangan utama di balik penolakan, yaitu kondisi fiskal atau kemampuan keuangan daerah dan kajian teknis rencana pekerjaan.
“Pada akhirnya, seluruh anggota Banggar satu suara tidak setuju terhadap tiga usulan MYC tersebut,” ujar Ekti saat ditemui awak media di Samarinda, Selasa (17/11/2026).
Ekti menyebut pembahasan itu tidak hanya melibatkan anggota Banggar, tetapi juga seluruh komisi di DPRD Kaltim. Pelibatan tersebut, katanya, bagian dari proses agar setiap usulan dipertimbangkan secara menyeluruh.
Berdasarkan dokumen Rencana Pekerjaan Kontrak Tahun Jamak 2027–2029 yang diajukan Pemprov, total anggaran tiga paket pekerjaan itu Rp1.243.792.878.819,25, atau sekitar Rp1,24 triliun. Adapun usulan APBD Kaltim 2027 dari pemerintah mencapai Rp13,7 triliun. Persetujuan KUA-PPAS APBD 2027 dijadwalkan Rabu (18/11/2026).
“Hasil pembahasan ini menjadi bagian dari proses penyusunan anggaran daerah untuk tahun mendatang dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan Kaltim,” katanya.














