Beritanusantara.co, Samarinda – Harapan besar menggantung pada kiprah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kalimantan Timur, namun kenyataan di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyuarakan kegelisahan publik terhadap stagnasi kinerja Perusahaan Daerah (Perusda) di Benua Etam. Dalam sebuah rapat kerja yang digelar di Samarinda, ia menegaskan bahwa Perusda sejatinya didirikan untuk menjadi motor penggerak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus penyedia layanan publik strategis.
“Perusda Kalimantan Timur ini dibentuk untuk menghasilkan PAD. Tapi di sisi lain, juga harus bisa berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, seperti PDAM atau Perusda di sektor pertanian,” ujarnya.
Menurut Firnadi, potensi sumber daya alam (SDA) Kalimantan Timur sangat melimpah, mulai dari tambang batu bara, minyak dan gas, hingga sektor perairan dan perkebunan. Namun, kekayaan ini belum termanfaatkan secara maksimal oleh Perusda.
“Harusnya Perusda kita berada di garis depan untuk memanfaatkan potensi ini. Karena kita pemilik SDA terbesar di Indonesia,” tegas Ketua Fraksi PKS tersebut.
Lebih lanjut, Firnadi menilai tantangan utama Perusda bukan hanya pada persoalan teknis, melainkan juga kelemahan struktural dan regulatif. Salah satu isu krusial adalah proses transisi bentuk hukum dari Perusda menjadi Perseroda, yang menurutnya membawa konsekuensi administratif dan legal yang belum seluruhnya dipenuhi.
“Selain itu, aspek perizinan usaha juga jadi tantangan. Banyak Perusda belum kantongi izin lengkap untuk beroperasi secara legal dan optimal,” tambahnya.
Persoalan lain yang tak kalah penting adalah kepemimpinan di tubuh Perusda. Firnadi menyebutkan bahwa profesionalisme manajerial sangat menentukan arah dan performa usaha.
“Kita butuh manajer-manajer Perusda yang punya skill dan wawasan bisnis. Tanpa itu, sulit untuk berharap pada PAD yang signifikan,” ujarnya dengan nada serius. Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pelaporan keuangan serta evaluasi rutin terhadap kinerja direksi.
Di tengah tekanan fiskal dan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang kian kompleks, Firnadi menyatakan bahwa masyarakat Kalimantan Timur menunggu terobosan nyata dari BUMD. Menurutnya, Perusda yang sehat dan produktif bisa menjadi alternatif pembiayaan yang strategis, mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat.
“Perusda tidak boleh hanya jadi nama. Mereka harus bisa bekerja secara nyata, menghasilkan, dan memberikan manfaat. Kalau tidak, kita harus evaluasi menyeluruh,” tandasnya. (Adv)
