Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelontorkan dana Rp200 miliar untuk mendukung pembangunan sanitasi layak dan aman di seluruh wilayah kabupaten/kota. Dana tersebut merupakan bagian dari bantuan keuangan Pemprov untuk mempercepat capaian akses sanitasi 100 persen dalam dua hingga tiga tahun mendatang.
“Sanitasi bukan pekerjaan instan. Kita butuh kerja pelan-pelan, konsisten, dan penuh kesadaran. Provinsi hanya membantu, tetapi ujung tombaknya tetap di pemerintah kabupaten dan kota,” ujar Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, Rabu (4/6).
Capaian sanitasi di Kaltim meningkat dari 74 persen menjadi 84 persen dalam tiga tahun terakhir. Namun, masih ada 16 persen masyarakat yang belum memiliki akses sanitasi layak, yang menurut Aji, tidak semuanya berasal dari kelompok miskin.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur. Banyak yang tidak sadar bahwa sanitasi juga soal perilaku. Cara termurah membangun sanitasi adalah lewat edukasi dan membangun kesadaran masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menyoroti rendahnya prioritas pembangunan sanitasi di beberapa daerah. Padahal, buruknya sanitasi dapat memperparah stunting dan memperluas kemiskinan.
“Sanitasi memang bukan proyek glamor seperti pembangunan jalan atau gedung. Tapi dampaknya sangat besar bagi kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ini soal martabat,” tegasnya.
Pertemuan ini juga menghadirkan paparan dari sejumlah narasumber, termasuk Ibnu Abbas dari Bappeda yang menekankan pentingnya integrasi sanitasi dalam RPJMD 2025–2029, serta Rina Julianti dari DLH Kaltim yang menguraikan strategi pengelolaan sampah lintas wilayah. (h/bn)
