23/08/2024
Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) ambil langkah strategis untuk menerapkan lelang dini agar mempercepat penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
Sekretaris Daerah Kaltim Sri Wahyuni mengatakan langkah ini diharapkan dapat meningkatkan beberapa aspek
“Yakni, efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, serta mempercepat pelaksanaan berbagai program strategis,” ucapnya.
Ia menyatakan bahwa beberapa program strategis yang menjadi fokus utama Pemprov Kaltim antara lain penguatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penurunan angka stunting, serta percepatan penanggulangan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem.
“Kami juga menaruh perhatian besar pada peningkatan pemberdayaan gender, percepatan transformasi ekonomi yang inklusif, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, Pemprov Kaltim juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur, khususnya infrastruktur dasar seperti kualitas air, udara, dan lahan.
Selain itu, penurunan emisi karbon dan perbaikan tata kelola pemerintahan juga menjadi prioritas penting.
“Total anggaran yang disetujui untuk APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 adalah sebesar Rp21 triliun,” kata Sri.
Dari sisi penerimaan, terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Tinggi sebesar Rp21 triliun yang bersumber dari pendapatan daerah yang direncanakan sebesar Rp20,10 triliun.
Pendapatan ini meliputi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp10,03 triliun, yang nilainya lebih besar dari pendapatan transfer sebesar Rp9,86 triliun, serta pendapatan daerah lainnya yang sah sebesar Rp202 miliar. Sedangkan penerimaan pembiayaan pada APBD murni tahun 2025 direncanakan sebesar Rp900 miliar.
Dari sisi pengeluaran, belanja daerah direncanakan sebesar Rp20,95 triliun. Belanja ini meliputi belanja operasi sebesar Rp9,54 triliun yang diperuntukkan untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial.
“Kerjasama yang baik ini menjadi modal dasar untuk mengatasi tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas pemerintah dan pembangunan di Kalimantan Timur,” pungkasnya.(Han/BN)
