beritanusantara.co,Samarinda – Seluruh 59 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Samarinda telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Meski demikian, Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda tetap memperketat pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama pada proses pengolahan hingga pendistribusian makanan.
Pengawasan dilakukan melalui satuan tugas (Satgas) khusus yang dibentuk sebagai tindak lanjut arahan pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Jika sebelumnya satgas berfokus mempercepat pembentukan SPPG, kini tugasnya diperluas untuk mengawal pelaksanaan program MBG.
Wali Kota Samarinda Andi Harun memimpin pembentukan satgas tersebut dengan Sekretaris Daerah Neneng Chamelia Shanti sebagai ketua. Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dilibatkan sesuai kewenangan masing-masing, termasuk Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Kepala Dinkes Samarinda, Ismid Kusasih, mengatakan perubahan tugas satgas diperlukan untuk memastikan pelaksanaan MBG memenuhi ketentuan kesehatan dan keamanan pangan. Dinkes bertanggung jawab mengawasi aspek kesehatan, sedangkan DLH menangani persoalan lingkungan yang berkaitan dengan operasional SPPG.
“Kalau sebelumnya satgas lebih diarahkan untuk mempercepat pembentukan SPPG, sekarang tugasnya sudah masuk pada pengawasan pelaksanaan MBG. Jadi, masing-masing perangkat daerah bekerja sesuai kewenangannya. Kami dari Dinkes mengawasi aspek kesehatan, sedangkan DLH menangani sisi lingkungan,” jelas Ismid, Kamis (12/11/2026).
Selain pengawasan, Dinkes juga memperkuat kapasitas tenaga yang menangani makanan. Sebanyak 90 penjamah makanan dari 59 SPPG mengikuti Pelatihan Penyuluhan Keamanan Pangan Siap Saji pada 9–10 November 2026.
Peserta yang berasal dari bagian produksi, tenaga memasak hingga koki tersebut mendapat pembekalan mengenai higiene sanitasi, kebersihan lingkungan pengolahan, penggunaan alat pelindung diri (APD), serta standar keamanan pangan.
Ismid menegaskan, makanan dalam program MBG harus memenuhi tiga aspek utama, yakni higienis, aman, dan bergizi. Standar tersebut tidak cukup dipahami melalui pelatihan, tetapi harus diterapkan secara konsisten dalam aktivitas operasional setiap hari.
“Orang yang menangani makanan harus memahami bagaimana menjaga kebersihan diri, peralatan, tempat pengolahan, sampai makanan yang disiapkan. Ini bukan sekadar memenuhi persyaratan, tetapi menyangkut keamanan makanan yang nantinya dikonsumsi masyarakat,” ungkapnya.
Pengawasan juga mencakup proses distribusi. Menurut Ismid, kualitas makanan harus tetap terjaga sejak selesai diolah hingga diterima penerima manfaat. Karena itu, pengawasan tidak boleh berhenti pada proses memasak dan pengemasan.
“Jangan sampai pengolahan di dapur sudah dilakukan dengan baik, tetapi ketika makanan dikirim justru tidak diperhatikan lagi. Rangkaian prosesnya harus dijaga dari awal sampai diterima. Karena itu, distribusi juga menjadi bagian penting dalam keamanan pangan MBG,” tegasnya.
Terkait pemenuhan standar sanitasi, Dinkes mencatat seluruh 59 SPPG yang terdaftar di Samarinda telah memperoleh SLHS. Namun, kepemilikan sertifikat tersebut bukan alasan bagi pengelola untuk mengabaikan prosedur pencegahan risiko selama operasional.
“Dari 59 SPPG yang sudah keluar semua SLHS-nya. Saya yakin selama mereka memenuhi ketentuan tata laksana dan menjalankan langkah-langkah pencegahan, risiko terjadinya keracunan bisa kita hindari,” pungkasnya.
