beritanusantara.co,SAMARINDA – Persoalan pangan di Kalimantan Timur tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan beras maupun bahan pokok di pasaran. Kemampuan masyarakat membeli kebutuhan sehari-hari, perubahan iklim, hingga kelancaran distribusi logistik turut menentukan apakah suatu daerah berisiko mengalami kerawanan pangan.
Mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Provinsi Kalimantan Timur memperkuat sistem peringatan dini kewaspadaan pangan dan gizi. Langkah ini dilakukan melalui pemetaan sejumlah indikator agar pemerintah dapat mengetahui wilayah yang membutuhkan penanganan lebih awal.
Kepala DPTPH Kaltim, Fahmi Himawan, mengatakan pemetaan harus menggunakan data dari berbagai sektor. Informasi yang dihimpun tidak cukup hanya mengandalkan catatan ketersediaan bahan pangan, tetapi juga perlu menggambarkan kondisi ekonomi dan pemenuhan gizi masyarakat.
“Sinkronisasi data lintas sektor menjadi dasar utama dalam memetakan wilayah rentan kerawanan pangan secara akurat,” kata Fahmi.
Pembahasan mengenai sistem tersebut dilakukan dalam Rapat Tim Penyusun Sistem Peringatan Dini Kewaspadaan Pangan dan Gizi di Kantor DPTPH Kaltim, Samarinda (14/11/2026).
Dalam pemantauan, sejumlah indikator menjadi perhatian, mulai dari ketersediaan pangan di kabupaten dan kota, kemampuan ekonomi masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok, hingga kondisi pemenuhan gizi rumah tangga.
Data tersebut kemudian dianalisis secara berkala. Hasilnya digunakan untuk mengetahui kondisi ketahanan pangan setiap wilayah sekaligus menentukan daerah yang harus lebih dahulu mendapatkan perhatian pemerintah.
“Hasil analisis berkala akan menggambarkan kondisi riil ketahanan pangan sekaligus menentukan prioritas penanganan daerah,” ujarnya.
Selain kondisi pasokan dan daya beli, DPTPH Kaltim juga memasukkan sejumlah faktor eksternal dalam pemetaan. Anomali perubahan iklim, naik turunnya harga komoditas, serta gangguan distribusi logistik dinilai dapat memengaruhi ketersediaan dan akses masyarakat terhadap bahan pangan.
Karena itu, pemerintah tidak ingin hanya bergerak ketika persoalan sudah muncul. Pemantauan sejak awal diperlukan agar langkah antisipasi dapat disiapkan sebelum dampaknya meluas ke masyarakat.
Fahmi menegaskan, ketepatan pemetaan sangat bergantung pada kualitas informasi yang digunakan. Pemutakhiran data bersama instansi lintas sektor terus diperkuat agar program bantuan maupun intervensi pemerintah tidak salah sasaran.
“Data yang akurat memungkinkan pemerintah daerah menyalurkan program intervensi bantuan pangan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia berharap sistem peringatan dini tersebut dapat menjadi pegangan pemerintah dalam menyusun kebijakan perlindungan masyarakat. Perhatian terutama diarahkan kepada kelompok rentan yang berisiko mengalami kekurangan pangan maupun persoalan gizi.
“Kami berkomitmen menjadikan sistem peringatan dini sebagai rujukan utama perbaikan gizi masyarakat secara berkelanjutan,” demikian Fahmi Himawan.
