Beritanusantara.co, Samarinda – Kinerja pembangunan Kalimantan Timur (Kaltim) tahun 2025 mencatatkan progres signifikan dengan capaian realisasi program mencapai 69 persen hingga akhir Juli. Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menilai capaian tersebut tidak lepas dari keberhasilan sinkronisasi arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Kaltim, Senin (28/07/2025), Ananda menegaskan bahwa harmonisasi program prioritas nasional dengan perencanaan daerah menjadi fondasi penting dalam mempercepat implementasi pembangunan di daerah.
“Koordinasi yang berjalan efektif, meski di tengah masa transisi pemerintahan, menjadi faktor utama percepatan ini. Keselarasan kebijakan pusat dan daerah adalah kunci utamanya,” ujar Ananda.
Ia menjelaskan, arah strategis pembangunan yang digariskan Presiden, Gubernur Kaltim, hingga pedoman teknis dari Kementerian Dalam Negeri telah mendorong konsistensi pelaksanaan program, termasuk penyesuaian terhadap RPJMD Kaltim 2025–2030.
“Tahun ini adalah tahun awal yang krusial. DPRD, kepala daerah, dan dokumen perencanaan baru harus berjalan seirama. Sinkronisasi sejak dini akan menentukan arah pembangunan lima tahun ke depan,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.
Ananda juga menyoroti pentingnya keberhasilan memasukkan delapan agenda prioritas nasional (Astacita) ke dalam perencanaan daerah, termasuk program layanan pendidikan dan kesehatan gratis (GratisPol) yang mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp185 miliar tahun ini.
“GratisPol adalah contoh nyata kebijakan yang dibutuhkan masyarakat, hasil dari integrasi kebijakan pusat dan daerah yang berjalan efektif,” sebutnya.
Ia menambahkan, perubahan anggaran dalam APBD Perubahan 2025 diarahkan untuk memperkuat sektor-sektor fundamental seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan ekonomi kerakyatan.
Ananda pun menegaskan kembali pentingnya pemisahan peran antara DPRD dan eksekutif, di mana DPRD berperan sebagai pengawas dan pengontrol arah kebijakan, sedangkan pelaksanaan teknis tetap menjadi domain pemerintah provinsi.
“DPRD bertugas memastikan arah kebijakan berjalan sesuai kepentingan masyarakat, sementara implementasi teknis sepenuhnya menjadi kewenangan eksekutif,” tegasnya.
Ananda berharap sinergi lintas lembaga yang sudah berjalan baik ini terus dipertahankan agar capaian positif pembangunan Kaltim bisa berlanjut hingga akhir tahun anggaran dan menjadi pijakan kuat untuk pembangunan jangka panjang. (Da/Adv/DPRDKaltim)
