Beritanusantara.co, Samarinda – Pembangunan dapur gizi sebagai bagian dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan di berbagai wilayah, namun DPRD Kaltim menilai pelaksanaan program ini masih terkendala karena minimnya sumber daya manusia (SDM) yang memadai.
Sekertaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa ketiadaan tenaga Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) di lapangan membuat fasilitas dapur gizi yang sudah dibangun belum dapat dioperasikan secara optimal.
“Dapur gizi ini bukan sekadar bangunan. Tanpa SPPI sebagai pengelolanya, semua perangkat yang sudah diadakan hanya akan menjadi aset tidur yang tak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” ujar Darlis, Jumat (01/07/2025).
Dirinya menekankan, keberadaan SPPI sangat vital karena mereka berperan sebagai penggerak operasional harian dapur, memastikan kualitas pelayanan, hingga melakukan pendataan aktivitas secara administrasi.
Ia mengapresiasi upaya Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai merekrut ribuan sarjana melalui program pelatihan di Universitas Pertahanan (Unhan), namun ia menekankan pentingnya percepatan penempatan tenaga SPPI di daerah-daerah prioritas.
“Pemerintah sudah mengucurkan anggaran besar, satu dapur gizi kabarnya bisa menelan biaya hingga Rp800 juta untuk pengadaannya. Tapi hasilnya akan sia-sia jika kita tak menyiapkan personel yang siap mengelola,” tegas Darlis.
Lanjut Darlis, setiap unit dapur gizi (SPPG) membutuhkan minimal tiga posisi penting yang diisi oleh tenaga SPPI, yakni kepala satuan, ahli gizi, dan tenaga akuntansi. Tanpa struktur tersebut, layanan dapur gizi tidak bisa berfungsi sesuai standar.
Darlis menyoroti kondisi di lapangan, di mana beberapa dapur gizi yang telah rampung pembangunannya justru belum bisa dioperasikan karena kekosongan tenaga pengelola.
Ia mengingatkan BGN agar memperhatikan distribusi penempatan SPPI secara merata, terutama untuk wilayah luar Jawa yang selama ini sering tertinggal dalam hal penyaluran tenaga kerja program pemerintah.
“Ukuran keberhasilan MBG ini bukan dari berapa banyak dapur yang dibangun, tapi dari seberapa efektif dapur tersebut berjalan dan memberikan layanan kepada masyarakat. Dan itu kuncinya tetap ada di SDM,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
