beritanusantara.co,SAMARINDA – Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Kaltim (GERAM) menggelar aksi di Simpang Empat Lembuswana, Samarinda, Rabu (18/11/2026) sore. Mereka menuntut Pemprov Kaltim bertanggung jawab atas sederet persoalan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kelangkaan bahan bakar minyak (BBM), hingga tunggakan tunjangan guru non-ASN dan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Massa bertahan dan menolak bubar sebelum ada perwakilan Pemprov yang menemui mereka.
Hingga pukul 18.50 Wita, massa masih berada di lokasi dan berorasi bergantian dari mobil komando. Aksi ini membawa 10 poin tuntutan yang menyangkut lingkungan, energi, pertambangan, pendidikan, dan transparansi anggaran.
“Kami akan tetap bertahan di sini. Kami ingin melihat apakah pemerintah bertanggung jawab terhadap jabatan yang telah dipercayakan kepada mereka. Jika berani mengemban jabatan, maka harus berani pula mempertanggungjawabkannya,” kata Humas GERAM, Rhenata Cessar Arlyka.
Massa memasang spanduk untuk menutup sejumlah jalur di Jalan Letjen Suprapto, Jalan M Yamin, dan Jalan S Parman. Kendaraan roda empat dari Jalan Letjen Suprapto dialihkan ke Jalan M Yamin, sedangkan beberapa ruas yang ditutup sementara hanya bisa dilintasi sepeda motor.
Tuntutan paling disorot adalah penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Massa juga meminta restorasi kawasan terdampak dan penindakan terhadap perusahaan yang terbukti membakar hutan dan lahan. Menurut Rhenata, penanganan karhutla dinilai lamban.
“Karhutla ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Timur, tetapi juga merupakan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Ada juga di Papua dan persoalan ini terus berulang. Melihat penanganan pemerintah yang begitu lambat membuat kami jengkel,” ujarnya.
Di luar karhutla, GERAM menuntut:
– Tindakan terhadap perusahaan tambang yang belum menjalankan kewajiban reklamasi pascatambang.
– Evaluasi kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Kaltim dan peninjauan program Gratispol, termasuk pembukaan mekanisme penyaluran anggarannya kepada publik.
– Transparansi penyaluran dana bantuan presiden (Banpres) di Dinas Kesehatan, Dinas Kehutanan, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
– Penyelesaian pembayaran tunjangan guru non-ASN dan TPP.
– Tanggung jawab pemerintah atas dampak kabut asap yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), termasuk kompensasi bagi warga terdampak.
Rhenata menyebut aksi ini bukan hanya untuk menyampaikan kritik, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat. Ia meminta pejabat Pemprov hadir berdialog langsung.
“Tujuan kami hari ini untuk melakukan pencerdasan dan membangun kesadaran masyarakat, khususnya masyarakat Kalimantan Timur. Persoalan yang terjadi sekarang merupakan masalah serius dan tidak bisa dibiarkan begitu saja,” katanya.
“Kami tidak hanya membawakan tuntutan. Kami juga ingin menyampaikan apa yang dirasakan dan dikeluhkan masyarakat kepada pemerintah, kemudian mengharapkan adanya solusi. Karena itu, kami meminta Pemprov hadir untuk berdiskusi dan memberikan pertanggungjawaban,” jelasnya.














