DaerahKalimantan Timur

KUA-PPAS Kaltim 2027 Baru Diteken November, Darlis Khawatir Pembahasan APBD Terburu-buru

×

KUA-PPAS Kaltim 2027 Baru Diteken November, Darlis Khawatir Pembahasan APBD Terburu-buru

Sebarkan artikel ini
Teks Foto: Rapat Paripurna DPRD Kaltim

beritanusantara.co,SAMARINDA– Pembahasan APBD Kalimantan Timur (Kaltim) 2027 terancam berlangsung terburu-buru setelah penandatanganan kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) baru dilakukan pada 19 November 2026. Padahal, DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelumnya menyepakati penandatanganan dilakukan pada 4 Agustus 2026.

Keterlambatan lebih dari tiga bulan itu dipersoalkan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, saat rapat paripurna ke-36 di Gedung B DPRD Kaltim, Kamis (19/11/2026). Ia menilai waktu yang tersisa hingga batas akhir persetujuan APBD pada 30 November terlalu sempit untuk membahas anggaran secara mendalam.

Darlis bahkan mempertanyakan jadwal pelaksanaan paripurna yang disebutnya tidak tercantum dalam agenda Badan Musyawarah (Banmus) yang diterima anggota dewan.

“Di dalam jadwal Banmus yang saya terima, karena selalu ada pergeseran jadwal paripurna, jadi jadwal paripurna hari ini tidak teragendakan di dalam rapat Banmus,” ujarnya.

Ia kemudian mengungkapkan bahwa Banggar dan TAPD sebelumnya telah menyepakati penandatanganan KUA-PPAS pada 4 Agustus 2026. Kesepakatan itu tercatat dalam rapat kedua pihak pada 27 Juli 2026. Namun, agenda tersebut baru terlaksana pada 19 November.

Menurut Darlis, keterlambatan itu membuat tahapan pembahasan APBD semakin berhimpitan dengan batas waktu yang ditentukan. Setelah penandatanganan KUA-PPAS, masih ada penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan teknis antara Banggar dan TAPD.

Situasi tersebut semakin menyulitkan karena anggota DPRD Kaltim juga memasuki masa reses hingga 26 November.

“Kalau kita hitung dari hari ini ke 30 November, masih ada penyampaian nota keuangan, pandangan umum fraksi, jawaban pemerintah, hingga pembahasan teknis antara Banggar dan TAPD. Apalagi mulai hari ini dewan memasuki masa reses sampai 26 November,” tegasnya.

Darlis khawatir pembahasan yang dilakukan dalam waktu terbatas membuat sejumlah program dalam APBD tidak teridentifikasi dan tidak terawasi dengan baik. Ia mengingatkan, kualitas anggaran bisa menurun apabila tahapan pembahasannya terus mengalami keterlambatan.

“Kalau terus-terusan molor seperti ini, otomatis kualitas APBD menurun. Jangan heran kalau nanti banyak kegiatan di dalam APBD yang jangankan anggota dewan lainnya, anggota Banggar saja tidak tahu. Itu sangat berbahaya,” ujarnya.

Selain keterlambatan jadwal, Darlis juga mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Kaltim, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dalam penandatanganan kesepakatan. Pemerintah Provinsi Kaltim dalam agenda tersebut hanya diwakili Asisten I, Aji Muhammad Fitra Firnanda.

Sementara itu, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud memastikan rapat paripurna tetap memiliki dasar pelaksanaan yang sah. Ia menyatakan perubahan jadwal telah disepakati pimpinan dewan bersama anggota Banmus dan diketahui Sekretariat DPRD.

Hasanuddin mengakui jadwal mengalami pergeseran akibat padatnya agenda kedewanan serta dinamika pembahasan antara TAPD dan Banggar. Meski demikian, ia menilai proses penyusunan APBD 2027 belum melampaui batas waktu yang ditentukan.

“Saya kira ini masih dalam kondisi tenggang waktu, karena selambat-lambatnya pengesahan APBD sesuai Permendagri Nomor 70 Tahun 2020 itu tanggal 30 November. Jadi kita masih dalam koridor aturan,” demikian Hasanuddin.

Example 300250