Beritanusantara.co, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sarkowi V Zahry, menyampaikan kritik tajam terhadap lambannya penanganan kasus tambang ilegal di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) milik Universitas Mulawarman (Unmul). Ia menyayangkan bahwa meski aparat penegak hukum telah berjanji untuk bertindak, hingga kini tak ada kejelasan mengenai perkembangan penindakan di lapangan.
“Janji untuk menindaklanjuti kasus ini sudah disampaikan, tapi hingga kini tak ada kejelasan. DPRD akan terus memantau dan membahas hal ini di forum resmi. Janji mereka harus ditepati,” tegas Sarkowi.
Dalam Rapat Dengar Pendapat sebelumnya, Polda Kaltim dan Gakkum KLHK sempat meminta waktu dua pekan untuk mengusut kasus tersebut. Namun, batas waktu berlalu tanpa adanya informasi konkret yang bisa disampaikan ke publik. Sarkowi menilai hal ini menunjukkan lemahnya komitmen dalam menegakkan hukum di kawasan konservasi pendidikan.
“Kami paham ada libur panjang, tapi itu tak bisa jadi alasan. DPRD akan menjadwalkan ulang pemanggilan pihak-pihak terkait, termasuk Polda, Gakkum, Unmul, aliansi rimbawan, dan instansi teknis lainnya,” ujarnya.
Politikus Partai Golkar ini menegaskan bahwa tambang ilegal di KHDTK bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata terhadap fungsi kawasan tersebut sebagai ruang edukasi, penelitian, dan konservasi.
“Ini bukan hutan biasa, ini laboratorium hidup. Tempat mahasiswa belajar langsung dengan alam. Kalau dibiarkan, kita kehilangan masa depan pendidikan kehutanan,” lanjutnya.
Sarkowi pun mengingatkan bahwa ketidakjelasan penanganan kasus ini dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan pemerintah. Ia mendesak agar kasus tambang ilegal di kawasan KHDTK Unmul ditangani secara serius dan transparan. (Adv)
