Beritanusantara.co, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur memastikan bahwa dukungan anggaran pendidikan di provinsi ini semakin diperkuat, salah satunya melalui peningkatan nominal Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2025. Tak hanya itu, program “Gratis Sekolah” yang digagas oleh Pemerintah Provinsi juga dipastikan tidak tumpang tindih dengan skema bantuan pendidikan lainnya.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan menjelaskan bahwa bantuan BOSDA tahun ini mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, baik untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) maupun Sekolah Menengah Pertama (SMP).
“Untuk SD, nilainya naik dari Rp750 ribu menjadi Rp1 juta per siswa. Sedangkan untuk SMP, dari Rp1 juta menjadi Rp1,5 juta. Ini belum termasuk bantuan lainnya seperti seragam dan perlengkapan sekolah,” ujarnya.
Agusriansyah menilai peningkatan ini merupakan wujud komitmen Pemprov Kaltim dalam memperkuat pendidikan dasar dan menengah. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data agar bantuan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dengan bantuan lain.
Ia juga meluruskan bahwa program “Gratis Sekolah” yang berlaku untuk jenjang SMA/SMK dan sebagian pendidikan tinggi, merupakan inisiatif dari pemerintah provinsi, bukan bagian dari program beasiswa yang dikelola kabupaten/kota atau lembaga lainnya.
“Program ini berdiri sendiri. Tidak terkait dengan beasiswa dari kabupaten atau kota. Jadi tidak ada kerancuan, selama pendataan dilakukan dengan benar,” jelasnya.
Agusriansyah menambahkan, BOSDA tetap bisa diberikan kepada siswa penerima program Gratis Sekolah, selama mereka tidak mendapatkan bantuan lain yang bertentangan dengan aturan teknis yang berlaku, terutama terkait larangan penerimaan beasiswa ganda.
“BOSDA ini sifatnya bantuan ke sekolah untuk operasional pendidikan, sementara Gratis Sekolah langsung ditujukan untuk menutup biaya yang dibebankan kepada siswa. Fungsinya berbeda,” tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya basis data penerima yang valid agar penyaluran bantuan berjalan adil dan transparan. Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah akurasi dan pembaruan data penerima manfaat di lapangan.
“Kita tidak bisa asal klaim. Semua harus berbasis data. Apalagi ini menyangkut anggaran besar dan menyentuh langsung masyarakat,” katanya.
Ia berharap koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi dan daerah bisa semakin kuat, agar semua program berjalan sinkron dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial.
“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Konsistensi pendanaan dan kualitas tenaga pendidik harus terus kita jaga,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
