Beritanusantara.co, Samarinda – Potensi besar di sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Kutai Barat (Kubar), khususnya di wilayah pesisir Mahakam, mendapat sorotan dari Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ekti Imanuel. Ia menilai kekayaan sumber daya alam Kubar belum dimaksimalkan dan mendesak adanya langkah serius dari pemerintah provinsi maupun pusat untuk menggarap sektor ini secara berkelanjutan.
“Kubar ini wilayah yang sangat kaya. Lahan subur dan sumber daya perikanannya luar biasa. Tapi sampai hari ini, perhatian dari pemerintah masih sangat minim,” ujar Ekti.
Menurutnya, lima kecamatan di pesisir Mahakam memiliki potensi perikanan yang besar, sementara wilayah seperti Bongan mengandalkan perkebunan sawit, dan Linggang Bigung serta Barong Tongkok berkembang melalui sektor pertanian pangan dan karet. Namun, para petani dan nelayan di sana masih menghadapi banyak tantangan, mulai dari infrastruktur, akses pasar, hingga belum adanya perlindungan kebijakan yang memadai.
“Sektor pertanian menyangkut hajat hidup orang banyak. Sayangnya, tidak ada regulasi yang mengatur alokasi anggaran wajib untuk sektor ini seperti halnya pendidikan dan kesehatan. Itu yang harus kita benahi,” tegasnya.
Ekti mendorong agar DPRD Kaltim segera menginisiasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang perlindungan sektor pertanian dan perikanan. Menurutnya, keberadaan regulasi akan memastikan pembangunan sektor ini tidak bergantung pada kebijakan kepala daerah semata, tetapi menjadi program wajib dan berkelanjutan.
“Di daerah lain seperti Jawa Tengah sudah ada Perda Pertanian. Kita bisa jadikan contoh, tentu dengan penyesuaian kondisi di Kaltim,” ujarnya.
Ia juga menekankan perlunya sinergi lintas sektor—pemerintah kabupaten, provinsi, pusat, dan sektor swasta—untuk modernisasi alat dan infrastruktur serta peningkatan kapasitas petani dan nelayan.
Lebih jauh, Ekti berharap sektor primer ini mendapat porsi yang lebih besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024–2029. Ia meminta agar arah pembangunan tak hanya didominasi pendidikan atau infrastruktur besar, tetapi juga menyentuh kebutuhan dasar masyarakat pedesaan.
“Pertanian dan perikanan bisa jadi tulang punggung ekonomi Kaltim jika dikelola serius. Jangan hanya jadi jargon. Saya minta Komisi II dan III serius mengawal ini,” pungkasnya.
Ekti mengingatkan bahwa kemandirian ekonomi daerah hanya bisa dicapai jika sektor pangan dan sumber daya lokal diperkuat. “Kita harus mandiri, dan itu dimulai dari menghidupkan sektor pertanian dan perikanan,” tutupnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
