Beritanusantara.co, Samarinda – Kontribusi Kalimantan Timur terhadap penerimaan negara dari sektor pertambangan dan kehutanan terus mengalir besar, namun realisasi dana bagi hasil (DBH) untuk daerah justru nihil. Kondisi timpang ini menuai respons tegas dari DPRD Kaltim.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Rudy Mas’ud yang tengah memperjuangkan pembagian DBH dari sektor Penjualan Hasil Tambang (PHT) dan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH). Menurutnya, ketimpangan fiskal seperti ini tidak bisa dibiarkan terus terjadi.
“Ini soal keadilan. Sudah saatnya daerah penghasil diberi porsi yang layak dari apa yang mereka sumbangkan,” kata Firnadi.
Sepanjang tahun 2024, sektor PHT secara nasional menyumbang PNBP sebesar Rp 32,68 triliun, dan Kaltim menjadi penyumbang terbesar dengan angka Rp 18,52 triliun atau sekitar 56,7 persen. Sayangnya, tidak sepeser pun DBH dari PHT yang dialokasikan untuk Kaltim.
Skenario serupa terjadi pada sektor PKH. Dari Rp 3,21 triliun PNBP yang terkumpul, sekitar Rp 1,9 triliun berasal dari Kaltim. Namun, lagi-lagi, provinsi ini tak mendapatkan bagian apa pun dari dana tersebut.
Firnadi menyebut perjuangan Gubernur Rudy Mas’ud di tingkat nasional menjadi sangat strategis dan perlu didukung semua pihak. Ia optimistis, jika berhasil, Kaltim akan mencatat sejarah sebagai provinsi pertama yang memperoleh DBH dari sektor-sektor tersebut.
“Kalau ini tembus, dampaknya luar biasa bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kita di DPRD siap mengawal dan memberi dukungan penuh,” tegasnya.
Firnadi juga menilai bahwa alokasi fiskal yang adil bukan hanya soal hitungan angka, tapi bentuk pengakuan atas kontribusi nyata daerah terhadap perekonomian nasional. (Da/Adv/DPRDKaltim)
