Beritanusantara.co, Samarinda – Ketimpangan pembangunan kembali menjadi sorotan, kali ini datang dari Pulau Maratua, Kabupaten Berau. Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menyuarakan keprihatinannya atas lambannya pembangunan infrastruktur di wilayah yang memiliki nilai strategis sekaligus daya tarik wisata unggulan tersebut.
Dalam keterangannya, Syarifatul menilai Pulau Maratua belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, baik dari sisi penanganan abrasi pantai maupun akses jalan yang masih jauh dari layak.
“Maratua ini bukan pulau biasa. Letaknya strategis, potensinya luar biasa, tapi sayangnya belum ada pembangunan yang benar-benar terasa menyeluruh,” ungkapnya.
Ia menyebutkan, abrasi menjadi salah satu persoalan mendesak yang mengancam kawasan pesisir. Tidak hanya di Teluk Harapan, tapi juga mulai menjalar ke kampung lain seperti Payung-Payung, yang kini mulai menunjukkan tanda-tanda kerusakan serupa.
“Ini menunjukkan bahwa kita butuh penanganan lintas sektor dan lintas wilayah. Tidak cukup hanya mengandalkan provinsi kabupaten juga harus turun tangan,” tegasnya.
Syarifatul mengingatkan, peran aktif Pemerintah Kabupaten Berau, terutama melalui dinas teknis seperti PUPR, sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan lingkungan pesisir dan menjaga keberlangsungan sektor pariwisata serta kelautan yang menjadi tumpuan hidup masyarakat setempat.
Selain masalah abrasi, ia juga menyoroti kondisi jalan di Teluk Harapan yang sangat tidak memadai. Ia menyebut pembangunan jalan yang hanya dibeton sepanjang 10 meter sebagai contoh lemahnya komitmen dalam memperbaiki akses wilayah strategis.
“Kalau infrastrukturnya begini, bagaimana wisata bisa berkembang? Turis datang tentu ingin akses yang layak dan nyaman,” katanya.
Menurut Syarifatul, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan fasilitas pendukung wisata harus masuk dalam prioritas utama. Pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maratua bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga menyangkut citra Indonesia di kawasan perbatasan.
“Pulau ini adalah wajah terluar kita di Kalimantan Timur. Jangan sampai potensi besarnya hanya jadi cerita tanpa realisasi pembangunan yang adil,” tegasnya.
Ia pun mendorong sinergi antarpemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten untuk memastikan bahwa wilayah seperti Maratua tidak terus-menerus tertinggal dan terpinggirkan dalam agenda pembangunan nasional.
“Kalau kita bicara keadilan pembangunan, maka Maratua tidak boleh terus dilupakan. Ini bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal menjaga harapan dan masa depan masyarakatnya,” tutup Syarifatul. (Da/Adv/DPRDKaltim)
