Beritanusantara.co, Samarinda – Jalur alternatif Jongkang–Loa Lepu di Kutai Kartanegara tak hanya mempermudah mobilitas warga, tetapi kini mulai menjelma sebagai pusat kegiatan ekonomi rakyat. Melihat geliat ini, Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, mendesak Pemkab Kutai Kartanegara agar segera merespons potensi tersebut dengan perencanaan kawasan kuliner yang terintegrasi.
Menurutnya, tingginya volume kendaraan yang melintasi jalur ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pelaku UMKM, terutama usaha makanan dan minuman. Banyak warga yang mulai membuka warung dan kedai sederhana di sepanjang jalan, menjadi bukti bahwa kawasan ini tumbuh secara organik sebagai simpul ekonomi lokal.
“Warga sudah bergerak lebih dulu. Ini sinyal kuat bahwa kawasan ini punya daya hidup ekonomi. Tugas pemerintah adalah menata dan memperkuatnya,” ujarnya.
Salehuddin menekankan bahwa pengembangan kawasan kuliner tidak cukup hanya mengandalkan inisiatif masyarakat. Dibutuhkan dukungan serius berupa infrastruktur, perencanaan tata ruang, dan regulasi yang memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha.
“Kalau ini diseriusi, bukan cuma lapangan kerja yang tercipta. Ini juga bisa jadi ruang promosi budaya lokal, sekaligus destinasi wisata baru Kukar,” tambahnya.
Ia menyebut percepatan waktu tempuh dari satu jam menjadi hanya 20 menit sebagai nilai tambah tersendiri yang menjadikan jalur ini sangat strategis. Dengan mobilitas tinggi dan akses cepat, wilayah ini dinilai layak dikembangkan sebagai kawasan kuliner terpadu.
Salehuddin mendorong Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan, serta instansi teknis lainnya agar menyusun desain kawasan kuliner yang modern namun tetap berpijak pada karakter lokal. Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan fasilitas pendukung seperti lahan parkir, drainase, dan sistem pengelolaan sampah.
“Pembangunan harus menyeluruh, bukan tambal sulam. Kalau ingin kawasan ini berkelanjutan, semua aspek harus disiapkan dari awal, termasuk pelibatan komunitas,” tegasnya.
Ia pun mengingatkan agar pemerintah tidak hanya fokus pada anggaran, tetapi juga membangun kolaborasi dengan para pelaku UMKM, perangkat desa, dan lembaga pendamping lainnya.
“Buat regulasi yang jelas. Beri kepastian hukum. Jangan sampai nanti usaha masyarakat yang sudah berjalan dianggap melanggar aturan tata ruang,” tandas Salehuddin.
Sebagai penutup, ia meminta Pemkab Kutai Kartanegara untuk tak lagi berlama-lama dalam wacana. Baginya, kawasan Jongkang–Loa Lepu memiliki potensi besar untuk menjadi ikon kuliner sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kukar.
“Kesempatan ini tidak datang dua kali. Pemerintah harus hadir dan bergerak bersama rakyat agar jalur ini benar-benar menjadi poros ekonomi lokal yang legal, rapi, dan berdaya saing,” tutupnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
