Beritanusantara.co, Samarinda – Persoalan ketimpangan daya tampung sekolah kembali mencuat di Sangatta, Kutai Timur, usai sekitar 500 calon siswa tingkat SMA/SMK di wilayah Sangatta Utara dan Selatan tidak tertampung dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2025/2026.
Kondisi ini memantik keprihatinan dari kalangan legislatif, termasuk Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, saat melakukan RDP bersama DPRD Kutim beberapa waktu lalu.
Agus mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar segera mengambil langkah cepat dan terukur untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Permasalahan ini harus segera ditindaklanjuti. Perlu ada keakuratan data dari Cabang Disdikbud Wilayah II agar permasalahan ini bisa ditangani secara komprehensif oleh Disdikbud Kaltim dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP),” tegasnya.
Menurutnya, permasalahan utama bukan pada ketersediaan total ruang kelas di Kabupaten Kutai Timur, tetapi pada konsentrasi penduduk yang tinggi di Sangatta Utara dan Selatan yang tidak diimbangi dengan fasilitas pendidikan menengah yang memadai.
“Sebaran ruang kelas memang ada, tapi tidak merata. Konsentrasi penduduk di dua kecamatan ini jauh lebih besar, sementara jumlah SMA/SMK tidak mencukupi,” katanya.
Untuk solusi jangka pendek, Agus mengusulkan agar sekolah-sekolah yang sudah ada membuka kelas tambahan guna menampung siswa yang belum tertampung. Dengan begitu, hak pendidikan bagi ratusan calon siswa tidak tertunda hingga tahun ajaran berikutnya.
“Kita dorong pembukaan ruang kelas baru sebagai solusi cepat. Jangan sampai anak-anak kita harus menunggu setahun lagi hanya karena kurangnya daya tampung,” ujarnya.
Agus juga menekankan pentingnya pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) di wilayah Sangatta sebagai upaya jangka panjang. Menurutnya, kebutuhan tersebut harus dikaji secara serius agar pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
“Ke depan, perlu ada tambahan SMA atau SMK baru di Sangatta Utara dan Selatan. Ini aspirasi nyata warga yang harus kita kawal,” tambahnya.
Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kutai Timur, Pandi Widiarto mendukung langkah yang dilakukan Agus Aras dalam menyuarakan permasalahan pendidikan di Kutim
“Pak Agus sangat responsif. Beliau sudah turun ke lapangan dan terus mengawal persoalan ini agar mendapat perhatian dari provinsi,” ucap Pandi.
Dengan kolaborasi antara legislatif dan eksekutif, diharapkan solusi nyata bisa segera diterapkan agar tidak ada lagi anak-anak Kutim yang tertinggal dalam mendapatkan akses pendidikan menengah. (Da/Adv/DPRDKaltim)
