Beritanusantara.co, Samarinda – Wacana pelaksanaan program pendidikan gratis atau “Gratispol” yang digagas Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim mendapat sorotan dari berbagai kalangan salah satunya, Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras. Dirinya menegaskan bahwa meskipun program ini memiliki niat baik, penerapannya harus realistis dan menyesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah.
Menurut Agus, program Gratispol memang patut diapresiasi sebagai upaya memperluas akses pendidikan. Namun, ia mengingatkan bahwa pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan kondisi fiskal yang masih memiliki keterbatasan.
“Secara politis ini program yang bagus, tapi dari sisi keuangan, kita harus berpijak pada realitas APBD. Jangan sampai membebani sektor lain yang juga penting,” kata Agus.
Ia menekankan bahwa kebijakan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang, termasuk memperhitungkan dampak terhadap keberlangsungan program-program lain yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Terlebih, Gratispol ditargetkan bisa berjalan penuh mulai tahun 2026.
Agus juga mengingatkan adanya batasan kewenangan pemerintah provinsi dalam sektor pendidikan. Menurutnya, fokus Pemprov hanya sampai jenjang SMA, SMK, dan SLB, sementara pendidikan tinggi bukan menjadi domain langsung pemerintah daerah provinsi.
“Program ini harus dikaji secara menyeluruh, baik dari aspek hukum, teknis, maupun pembiayaannya. Harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah sangat diperlukan,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pembangunan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada satu sektor. Meski pendidikan penting, infrastruktur, layanan kesehatan, serta sektor publik lainnya juga harus mendapat porsi perhatian yang adil.
“Kita butuh keseimbangan, jangan sampai program yang mulia ini justru mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat di sektor lain,” pungkas politisi dari daerah pemilihan Kutai Timur, Berau, dan Bontang itu. (Da/Adv/DPRDKaltim)
