Beritanusantara.co, Samarinda – Banjir kembali merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Timur, termasuk Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, dan Berau, pada Selasa pagi (27/5). Hujan deras yang turun sejak dini hari menyebabkan genangan air setinggi 50 hingga 100 sentimeter, memaksa aktivitas warga terhenti. Menanggapi kondisi tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Akhmed Reza Fachlevi, menyerukan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menangani persoalan banjir yang semakin sering terjadi.
“Ini bukan saatnya untuk saling menyalahkan. Mari kita bersama-sama merefleksikan penyebab banjir, mulai dari berkurangnya daerah resapan air akibat menyempitnya ruang hijau dan hutan, kondisi geografis yang kini berada di bawah permukaan air, hingga sistem drainase dan aliran sungai yang belum optimal,” ujar Reza dalam pernyataannya di Samarinda.
Menurut data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), curah hujan tinggi dengan intensitas 50–85 mm per jam menjadi pemicu utama genangan di sejumlah titik. Namun, Reza menegaskan bahwa bencana ini bukan semata-mata soal cuaca ekstrem, melainkan juga dampak dari tata kelola lingkungan yang belum berkelanjutan. Ia mengingatkan bahwa degradasi ruang hijau dan alih fungsi lahan secara masif telah memperparah kerentanan kawasan terhadap banjir.
“Penanganan banjir bukan hanya tugas pemerintah. Ini adalah tanggung jawab bersama. Kita bisa memulai dari hal kecil seperti menjaga kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, dan aktif dalam program penghijauan,” tambah Reza, menekankan pentingnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Samarinda dan wilayah sekitarnya memang kerap dilanda banjir, terutama saat puncak musim hujan. Infrastruktur drainase yang belum terintegrasi, pembangunan kawasan permukiman yang tak ramah lingkungan, serta minimnya perlindungan terhadap daerah tangkapan air menjadi masalah laten yang belum terselesaikan.
Reza mendorong agar pemerintah daerah, instansi teknis, akademisi, hingga komunitas lokal dapat duduk bersama menyusun strategi mitigasi berbasis data dan partisipasi publik. Ia juga menyarankan pembentukan forum kolaboratif lintas sektor yang fokus pada rehabilitasi lingkungan, peningkatan kapasitas drainase, dan edukasi masyarakat.
Melihat tren intensitas cuaca yang semakin ekstrem akibat perubahan iklim global, banjir di Samarinda bukan lagi sekadar peristiwa musiman, melainkan alarm keras bagi perubahan paradigma pembangunan. “Kita harus mulai membangun dengan cara yang lebih bijak dan berkelanjutan,” tutup Reza, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak lagi abai terhadap krisis ekologi yang ada di depan mata. (Adv)
