Beritanusantara.co, Samarinda – Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kalimantan Timur tidak bisa dilakukan setengah hati.
Hal ini ditegaskan
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Damayanti, usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim dan 15 Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Samarinda pada awal pekan ini.
Kerja sama tersebut mencakup pelatihan dan pemagangan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal yang lebih kompeten, khususnya dalam menyambut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
“Kerja sama ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah langkah strategis membentuk tenaga kerja lokal yang siap kerja, siap bersaing, dan siap membangun Kalimantan Timur serta Ibu Kota Negara,” ujar Damayanti.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pelatihan, dan sektor swasta harus diperkuat demi menjawab tantangan nyata, seperti tingginya angka pengangguran dan masih lebarnya kesenjangan kualitas tenaga kerja lokal. Ia menyayangkan jika peluang kerja justru lebih banyak dimanfaatkan oleh pendatang karena minimnya kesiapan kompetensi tenaga kerja lokal.
“Kita harus berani jujur. Banyak lowongan tersedia, tetapi tenaga kerja lokal belum siap secara kompetensi. Malah pelamar dari luar daerah yang mendapatkan kesempatan tersebut. Maka, program pelatihan ini menjadi solusi konkret,” ungkap politisi perempuan dari Dapil Balikpapan itu.
Dalam kerja sama tersebut, 15 LPK menyatakan komitmennya untuk menyusun kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri, terutama di sektor konstruksi, teknologi, perhotelan, dan agribisnis. Disnakertrans Kaltim akan bertindak sebagai pengawas kualitas program sekaligus penghubung antara lulusan pelatihan dan dunia usaha.
Damayanti juga mengapresiasi keterlibatan aktif pihak swasta dalam merancang program pelatihan dan magang yang lebih relevan dengan dunia kerja.
“Anak-anak kita tidak hanya butuh ijazah. Mereka butuh keterampilan yang bisa langsung dipakai di lapangan. Kita harus arahkan pelatihan ke sana. Karena itu tugas kita sebagai pemerintah dan wakil rakyat,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen jangka panjang, Damayanti menyatakan DPRD Kaltim akan terus mendorong alokasi anggaran dan kebijakan yang berpihak pada pengembangan SDM. Menurutnya, tanpa SDM unggul, masyarakat lokal hanya akan menjadi penonton di tengah gemuruh pembangunan IKN dan proyek strategis lainnya.
“Tanpa SDM unggul, kita hanya akan jadi penonton. Itu bisa terjadi dalam pembangunan IKN. Ini saatnya kita pastikan warga Kaltim jadi pelaku utama, bukan hanya pelengkap,” tutupnya. (Adv)
