Beritanusantara.co, Samarinda – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan kesiapan penuh dalam melaksanakan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) untuk Tahun Ajaran 2025/2026. Program ini akan dijalankan seiring dengan peluncuran inisiatif unggulan Pemerintah Provinsi Kaltim, yakni “GratisPol” (Gratis untuk Pelayanan Optimal).
Pelaksana tugas Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, menjelaskan bahwa GratisPol merupakan wujud konkret komitmen Pemprov Kaltim untuk menjamin pendidikan gratis bagi seluruh anak di Bumi Etam. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp750 miliar yang mulai digunakan pada 2025, bersamaan dengan pelaksanaan SPMB.
“GratisPol adalah bukti bahwa pemerintah hadir untuk rakyat. Tidak boleh ada anak di Kaltim yang gagal sekolah hanya karena soal biaya,” tegas di Samarinda, Jumat (11/6).
Menurutnya, istilah SPMB adalah pembaruan dari sistem sebelumnya yang dikenal sebagai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Meski hanya perubahan nama, ia menekankan bahwa esensi dari kebijakan ini tetap mengedepankan pemerataan akses pendidikan.
“Yang penting bukan hanya nama, tapi bagaimana kita memaksimalkan potensi daerah agar anak-anak bisa lanjut sekolah,” ujarnya.
Lebih jauh, Disdikbud Kaltim juga mengajak sekolah swasta untuk ambil bagian dalam pelaksanaan program pendidikan gratis ini. Dengan dukungan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), pemerintah berharap semangat GratisPol bisa diimplementasikan secara merata, baik di sekolah negeri maupun swasta.
“Dengan BOSDA, kita ingin sekolah swasta juga bisa memulai implementasi GratisPol. Pendidikan gratis harus merata, tidak boleh terbatas pada sekolah negeri saja,” kata Armin menambahkan.
Pemerintah berharap, melalui kolaborasi antara pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, dan masyarakat, program GratisPol dapat menjadi langkah strategis dalam mencetak generasi Kaltim yang unggul, berdaya saing, dan memiliki akses pendidikan yang inklusif hingga jenjang tertinggi. (h/bn)
