Beritanusantara.co, Samarinda – DPRD Kalimantan Timur mulai mengkaji draf Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030 yang disusun Pemprov Kaltim. Pembahasan ini difokuskan pada program-program strategis, termasuk janji politik Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji.
Anggota Pansus RPJMD, Agusriansyah Ridwan, menyoroti pentingnya pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan desa, yang akan mendukung akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. Ia juga menekankan perlunya penyesuaian kurikulum SMK agar selaras dengan kebutuhan pasar kerja masa depan.
“Kami mendorong adanya jurusan-jurusan baru seperti teknologi pertanian atau content creator, sehingga lulusan SMK benar-benar siap kerja di era digital,” ujarnya.
Agusriansyah turut mengapresiasi kabupaten/kota yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), seperti Kutai Timur dan Bontang. Ia menilai daerah-daerah ini layak mendapatkan insentif dari Pemprov, baik berupa alat kesehatan maupun infrastruktur pendukung.
“Tujuan GratisPol bukan sekadar menggratiskan layanan kesehatan, tapi mendorong daerah memenuhi standar UHC. Yang sudah mencapai target perlu diapresiasi agar memotivasi daerah lain,” jelasnya.
Agusriansyah juga mencontohkan Kutai Timur yang mengalokasikan Rp35 miliar per tahun untuk layanan BPJS gratis tanpa masa tunggu, sebuah komitmen yang layak diapresiasi dan ditiru.
Pansus RPJMD berharap pembahasan program prioritas ini bisa menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Da/Adv/DPRDKaltim)
