Beritanusantara.co, Samarinda – Persoalan kekurangan tenaga medis, khususnya dokter, di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali menjadi sorotan DPRD Kaltim. Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H Baba, menegaskan bahwa kondisi ini bukan hanya persoalan teknis, melainkan sudah menjadi masalah struktural yang membutuhkan strategi jangka panjang dan solusi konkret.
“Kita kekurangan sekitar separuh dari kebutuhan tenaga dokter yang ideal. Ini situasi yang serius dan tidak cukup jika hanya diatasi dengan solusi jangka pendek,” tegas Baba.
Baba mengusulkan agar pemerintah daerah memperkuat program beasiswa kedokteran berbasis ikatan dinas, terutama bagi anak-anak daerah dari wilayah pedalaman. Dengan kebijakan afirmatif ini, diharapkan lulusan kedokteran bersedia kembali dan mengabdi di kampung halaman mereka.
“Kalau anak daerah dapat beasiswa dan diarahkan kembali bertugas di wilayah asalnya, ini bisa jadi langkah konkret untuk memperbaiki distribusi dokter yang saat ini timpang,” jelasnya.
Komisi IV dalam waktu dekat juga akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama rumah sakit milik Pemprov untuk memetakan kebutuhan riil tenaga kesehatan dan merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, menambahkan bahwa dari 188 Puskesmas yang tersebar di Kaltim, masih ada 48 Puskesmas yang belum memiliki kelengkapan tenaga kesehatan, termasuk dokter umum, analis laboratorium, dan tenaga kefarmasian.
“Kesenjangan layanan kesehatan di daerah pelosok dengan perkotaan sangat terasa. Kalau kebijakan kita hanya fokus pada kota besar, maka daerah 3T akan terus tertinggal,” tegas Andi yang juga berlatar belakang dokter.
Ia juga mengingatkan bahwa kebijakan seperti telemedicine dari pusat perlu disesuaikan dengan kondisi lokal. Pasalnya, banyak wilayah di Kaltim yang masih kesulitan akses internet dan infrastruktur pendukung lainnya.
“Program digitalisasi layanan kesehatan bagus, tapi harus realistis dengan kondisi di lapangan. Mahakam Ulu dan Kutai Barat misalnya, mereka butuh dukungan infrastruktur dasar terlebih dahulu,” ujarnya.
Baba dan Andi sepakat bahwa isu pemerataan layanan kesehatan harus menjadi prioritas kebijakan di Kaltim. Menurut mereka, pemenuhan hak atas layanan kesehatan bukan hanya soal teknis, melainkan persoalan keadilan sosial.
“Tidak boleh ada warga yang tertinggal hanya karena faktor geografis. Kesehatan adalah hak dasar, bukan fasilitas eksklusif bagi yang tinggal di kota saja,” pungkas Baba. (Da/Adv/DPRDKaltim)
