Beritanusantara.co, Samarinda – Menyikapi berbagai persoalan lingkungan hidup di Kalimantan Timur, Fraksi Golkar DPRD Kaltim mendorong agar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup benar-benar menjadi alat kontrol yang efektif terhadap eksploitasi sumber daya alam.
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Fraksi Golkar, Andi Satya Adi Saputra, dalam rapat paripurna ke-23 DPRD Kaltim pada Senin, 14 Juli 2025, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap raperda yang diajukan oleh Pemprov Kaltim.
Menurutnya, revisi regulasi ini merupakan upaya perbaikan terhadap dua perda lama yang dianggap belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan lingkungan di Kaltim.
“Aturan ini harus jadi pegangan yang kuat dalam mengendalikan kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan, terutama dalam hal perizinan usaha. Jangan sampai hanya bersifat simbolik,” tegas Andi.
Fraksi Golkar juga menyoroti deretan kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan yang pernah terjadi di wilayah Kaltim, mulai dari pencemaran sungai dan rusaknya kawasan mangrove, hingga deforestasi serta insiden kebocoran pipa minyak.
Ia menekankan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap sektor-sektor industri seperti pertambangan dan perkebunan, agar kejadian serupa tidak terus berulang.
Selain itu, persoalan pengelolaan sampah juga menjadi perhatian, termasuk minimnya kesadaran masyarakat dan belum optimalnya peran Dinas Lingkungan Hidup (DLH), baik dari sisi sumber daya manusia maupun penindakan hukum.
“Fraksi Golkar mendorong adanya evaluasi menyeluruh dan langkah preventif yang konkret. Jangan menunggu masalah membesar, tapi cegah dari awal,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
