Beritanusantara.co, PPU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Hartono Basuki, menegaskan pentingnya memperkuat demokrasi daerah dengan berlandaskan nilai-nilai budaya bangsa sebagai pijakan utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan sosialisasi bertema “Penguatan Demokrasi Daerah: Kepemerintahan yang Baik Bersumber pada Nilai Budaya Bangsa” yang digelar di Jalan Lawae Lawe RT 2, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Minggu (5/10/2025).
Dalam kesempatan itu, Hartono menekankan bahwa penerapan prinsip good governance tidak hanya sebatas transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga harus berpijak pada nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti gotong royong, musyawarah mufakat, keadilan sosial, kesederhanaan, kejujuran, serta toleransi.
“Nilai-nilai budaya bangsa merupakan fondasi moral yang dapat memperkuat demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berkeadilan,” ujar Hartono di hadapan peserta sosialisasi.
Ia menjelaskan, semangat gotong royong dan musyawarah mufakat yang telah diwariskan sejak lama merupakan ciri khas bangsa Indonesia yang perlu dihidupkan kembali dalam praktik pemerintahan. Nilai-nilai tersebut, kata dia, menjadi kunci agar kebijakan publik dapat disusun secara inklusif dan benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat.
“Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya mengandalkan sistem atau aturan, tetapi juga harus mampu menginternalisasi nilai-nilai luhur budaya kita. Prinsip gotong royong dan musyawarah harus menjadi roh dalam proses penyusunan kebijakan publik,” tambahnya.
Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, turut hadir narasumber dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara, Agus, serta akademisi Wasti yang memberikan pandangan terkait pentingnya partisipasi publik dalam memperkuat demokrasi di tingkat lokal.
Agus dalam paparannya menegaskan bahwa demokrasi daerah akan berjalan baik jika masyarakat ikut terlibat aktif dalam proses pemerintahan.
“Partisipasi masyarakat adalah bentuk nyata dari demokrasi itu sendiri. Tanpa keterlibatan publik, prinsip good governance sulit diwujudkan,” ujarnya.
Sementara itu, Wasti menyoroti bahwa penguatan demokrasi daerah tidak bisa dilepaskan dari pendidikan politik yang berkelanjutan. Ia menilai, peningkatan literasi politik masyarakat akan membantu memperkuat kontrol publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Masyarakat perlu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara agar dapat berperan aktif mengawasi kebijakan pemerintah,” jelasnya.
Hartono juga menyinggung sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, seperti praktik korupsi, rendahnya transparansi, ketimpangan sosial, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses politik.
Menurutnya, semua tantangan itu dapat dihadapi dengan memperkuat nilai moral dan etika yang berakar dari budaya bangsa.
“Sosialisasi ini diharapkan bisa menumbuhkan kesadaran bersama bahwa demokrasi dan pemerintahan yang baik tidak bisa lepas dari akar budaya kita sendiri,” tuturnya.
Acara yang dipandu oleh moderator Pras itu diikuti antusias oleh warga setempat, termasuk tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan organisasi kemasyarakatan di wilayah Kecamatan Penajam. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan masyarakat semakin memahami bahwa demokrasi yang kuat tidak hanya dibangun dari sistem politik modern, tetapi juga dari penghayatan nilai-nilai budaya bangsa yang telah terbukti menjadi perekat persatuan nasional. (*)
