Beritanusantara.co, Samarinda – Masalah kesenjangan pendidikan kembali menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menyoroti pembangunan sekolah yang tidak diiringi dengan penyediaan akses jalan memadai, terutama di wilayah terpencil.
Menurutnya, pola pembangunan seperti ini menciptakan ketimpangan nyata antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta menghambat anak-anak di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
“Gedung sekolah dibangun, tapi akses jalannya tidak tersedia. Ini jadi alasan klasik kenapa banyak anak tidak bisa menjangkau sekolah, terutama saat penerimaan siswa baru,” ujarnya usai rapat di DPRD Kaltim, Rabu, 9 Juli 2025.
Agusriansyah menegaskan bahwa keberadaan bangunan fisik saja tidak cukup tanpa perencanaan infrastruktur yang terintegrasi. Ia mendorong pendekatan pembangunan pendidikan berbasis kawasan, yang tak hanya mencakup sekolah, tapi juga penyediaan jalan, transportasi, asrama, dan makanan bergizi bagi siswa di daerah terpencil.
Pelayanan pendidikan, menurutnya, harus bersifat inklusif dan merata, bukan hanya terpusat di wilayah perkotaan. Ia juga mengingatkan agar anak-anak di desa tidak hanya menjadi “angka” dalam statistik, tetapi benar-benar dilibatkan dalam sistem pendidikan yang layak dan terjangkau.
“Kalau anak kota bisa menikmati pendidikan lengkap dengan fasilitasnya, kenapa anak desa tidak bisa? Kita butuh keadilan dalam pembangunan,” tegasnya.
Untuk itu, Agusriansyah mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pembangunan sekolah yang selama ini masih bersifat parsial. Ia meminta pemerintah provinsi dan kabupaten merancang pembangunan pendidikan secara terintegrasi, melibatkan analisis kondisi geografis dan sosial masyarakat.
“Ke depan, pembangunan sekolah jangan lagi berdiri sendiri. Harus satu paket—dari gedung, akses jalan, hingga fasilitas penunjang lainnya,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
