Beritanusantara.co, Samarinda – Anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sigit Wibowo, menyoroti rendahnya kualitas layanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan, yang dinilainya belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat, meskipun sejumlah program bantuan seperti beasiswa dan BPJS gratis sudah berjalan.
“Percuma kita kasih BPJS atau beasiswa kalau pelayanannya tetap buruk. Masyarakat yang pakai BPJS kadang diperlakukan berbeda dibanding yang bayar mandiri,” ujarnya.
Ia bahkan mengaku lebih memilih ke klinik swasta daripada ke rumah sakit umum karena layanan yang lebih cepat dan ramah, meskipun harus membayar sendiri.
“Saya bayar Rp150 ribu di klinik swasta, langsung dicek lab, dikasih infus. Selesai. Kalau ke rumah sakit umum, prosedurnya berlapis-lapis, pelayanannya juga belum tentu maksimal,” ungkapnya.
Menurutnya, indikator keberhasilan program publik harus ditinjau lebih dalam, bukan hanya dari sisi administratif atau jumlah peserta. Hal yang lebih penting, kata dia, adalah mutu layanan dan dampaknya secara nyata di masyarakat.
“Realisasi anggaran boleh tinggi, tapi kalau masyarakat tetap merasa dilayani dengan setengah hati, artinya ada yang salah,” tegasnya
Sigit juga menyoroti perbedaan mencolok antara pelayanan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dirasakannya sendiri saat mendampingi anggota keluarga berobat. Ia mengkritik standar layanan yang tidak konsisten, padahal iuran yang dibayarkan masyarakat tidak sedikit.
“Katanya sistem kelas sudah dihapus, tapi kenyataan di lapangan masih terasa diskriminatif. Kelas 3 tetap dapat perlakuan berbeda,” ujarnya.
Sebagai solusi, Sigit mendorong agar pemerintah membuka ruang lebih besar bagi rumah sakit swasta untuk turut melayani pasien BPJS, guna membantu pemerataan layanan dan mengurangi antrean di rumah sakit umum.
“Rumah sakit swasta juga punya kapasitas. Kalau mereka bisa bantu negara, kenapa tidak diajak kerjasama? Masyarakat juga lebih diuntungkan karena ada pilihan layanan,” paparnya.
Menutup pernyataannya, Sigit akan mengajak pihaknya untuk lebih aktif dalam mengawasi kualitas pelayanan, bukan sekadar berfokus pada laporan kegiatan atau target jumlah program.
“Jangan puas hanya karena program berjalan. Tugas kita memastikan bahwa masyarakat menerima pelayanan yang adil, ramah, dan berkualitas,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
