Beritanusantara.co, Samarinda – Program umrah gratis bagi marbot masjid menjadi salah satu topik yang paling disorot dalam pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2025–2030. Program unggulan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini mendapat perhatian khusus dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) RPJMD bersama sejumlah OPD, Rabu (9/7/2025).
Anggota Pansus RPJMD, Agusriansyah Ridwan menekankan pentingnya penentuan kriteria penerima manfaat umrah gratis dilakukan secara transparan dan melibatkan DPRD.
“Jangan sampai penentuan siapa yang berangkat umrah ini sepihak. Harus dibahas bersama antara Pemprov dan DPRD agar akuntabel dan adil,” tegasnya.
Selain itu, Agus juga menyoroti perlunya sinkronisasi antara program GratisPol Pemprov Kaltim dengan program serupa di daerah, seperti Kutim Tuntas di Kutai Timur. Ia menilai hal ini penting untuk menghindari tumpang tindih anggaran dan memastikan semua kebutuhan mahasiswa terpenuhi.
“Kalau GratisPol tanggung biaya UKT, Kutim Tuntas tanggung biaya hidup. Ini harus diatur agar saling melengkapi, bukan tumpang tindih,” jelasnya.
Terkait pendidikan, Agus juga menyoroti ketimpangan dukungan antara sekolah negeri dan swasta. Ia mengusulkan agar sekolah swasta yang sudah berkontribusi lama juga mendapat pembebasan biaya, khususnya di jenjang SMP, sebagai solusi jangka pendek untuk pemerataan pendidikan.
“Daripada bangun sekolah baru yang biayanya besar, bisa dipertimbangkan menggratiskan sekolah swasta yang sudah ada. Ini bisa lebih cepat mengatasi persoalan keterbatasan akses pendidikan,” sarannya.
Di sektor kesehatan, Agus mengingatkan bahwa tantangan terbesar bukan lagi pada desain program, tetapi soal anggaran. Ia mendorong kolaborasi dengan pihak swasta melalui CSR untuk memperkuat pembiayaan layanan pendidikan, kesehatan, dan sosial.
“Kalau anggarannya kuat dan CSR perusahaan jalan, visi pembangunan sumber daya manusia ini bisa kita capai bersama,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
