12/11/2024
Beritanusantara.co, Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim), provinsi dengan populasi hampir 4 juta jiwa, kini dihadapkan pada krisis kesehatan yang memprihatinkan. Menurut Andi Satya Adi Saputra, Anggota DPRD Kaltim sekaligus seorang dokter dan pengajar, jumlah dokter di wilayah ini jauh dari kata memadai.
Dalam keterangannya, Andi Satya menyebutkan bahwa Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter, hanya setengah dari jumlah yang disarankan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang idealnya menetapkan satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan populasi 4 juta, Kaltim sebenarnya membutuhkan setidaknya 4.000 dokter untuk mencapai standar layanan kesehatan yang memadai.
“Kami masih kekurangan 50 persen dari standar WHO,” ungkap Andi Satya, politisi Partai Golkar yang kerap menyuarakan masalah kesehatan.
Tak hanya soal jumlah, Andi Satya juga menyoroti masalah distribusi dokter yang tidak merata semakin memperburuk akses layanan kesehatan di berbagai wilayah.
Sekitar 80 persen dari dokter yang ada terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang, sementara sebagian besar wilayah lainnya masih kekurangan tenaga medis. Dari total 2.000 dokter, sekitar 800 di antaranya adalah dokter spesialis yang lebih banyak memilih praktik di kota-kota besar dengan fasilitas yang lebih memadai dan kesejahteraan lebih terjamin.
“Sulit menyalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil di mana fasilitas masih kurang,” jelas Andi Satya.
Menurutnya, solusi ada pada kebijakan pemerintah. Ia mengusulkan agar pemerintah berinvestasi dalam peningkatan infrastruktur kesehatan dan menawarkan insentif bagi dokter yang bersedia bertugas di daerah terpencil.
“Tugas pemerintah adalah memastikan fasilitas di daerah terpencil memadai, sehingga dokter lebih terdorong untuk melayani di sana,” pungkas Andi Satya.
Krisis tenaga medis ini menuntut perhatian segera. Tanpa langkah konkret, kesenjangan layanan kesehatan di Kaltim akan terus memperlebar jurang antara perkotaan dan pedalaman, membatasi akses kesehatan yang seharusnya tersedia bagi seluruh warga Kaltim. (Pai/Adv/DPRDKaltim)
