3/11/2024
Beritanusantara.co, Samarinda – Meski Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai angka 78,2 pada akhir 2023 dan menjadikannya yang tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional, hal ini belum mencerminkan pemerataan pembangunan yang seharusnya terjadi di seluruh wilayah provinsi tersebut.
Menurut Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, meskipun angka IPM yang tinggi patut diapresiasi, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kabupaten dan kota yang harus segera diatasi.
“Tingginya IPM Kaltim harus diimbangi dengan pemerataan pembangunan manusia di seluruh wilayah Kaltim,” ujar Hasanuddin, menegaskan bahwa provinsi dengan sumber daya alam melimpah ini belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di daerah-daerah terpencil.
Hasanuddin mengungkapkan bahwa terdapat disparitas yang mencolok antara kabupaten dan kota. Sebagai contoh, Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) tercatat memiliki IPM terendah di Kaltim, yaitu 69,59, sementara Kota Samarinda, sebagai ibu kota provinsi, memiliki IPM tertinggi di angka 82,32. Angka ini menunjukkan ketidakmerataan dalam pencapaian pembangunan yang harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah.
“Pembangunan harus menyentuh semua daerah, bukan hanya pusat-pusat kota besar. Jangan sampai yang di kota-kota besar mendapat segala fasilitas dan perhatian, sementara daerah lainnya tertinggal,” tegasnya.
Selain ketimpangan pembangunan, Hasanuddin juga menyoroti adanya kontradiksi antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dengan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Meskipun provinsi ini tercatat memiliki PDRB tertinggi di Kalimantan dan PDRB per kapita kedua tertinggi setelah DKI Jakarta, angka kemiskinan Kaltim pada 2023 masih mencatatkan angka 6,11 persen, yang merupakan yang tertinggi di Kalimantan.
“Ini adalah kontradiksi yang harus dipecahkan. Meskipun PDRB kita tinggi, angka kemiskinan masih cukup tinggi. Artinya, tidak semua warga merasakan dampak positif dari pertumbuhan ekonomi,” jelas Hasanuddin.
Lebih jauh lagi, tingkat kemiskinan ekstrem di Kaltim pada 2022 tercatat mencapai 1,55 persen, juga yang tertinggi di Kalimantan. Menurut Hasanuddin, ini mengindikasikan bahwa program pengentasan kemiskinan yang ada belum efektif menurunkan angka kemiskinan.
Untuk itu, ia mendorong pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki kualitas serta efektivitas program-program tersebut, agar benar-benar dapat memberi dampak signifikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Saya rasa program-program yang ada selama ini belum memberikan dampak besar terhadap pengurangan kemiskinan. Pemerintah perlu lebih serius dan terarah dalam hal ini,” katanya, menambahkan bahwa pemerintah harus bekerja keras agar hasil pembangunan bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, Hasanuddin juga mengkritik keterbatasan otoritas DPRD dalam memantau perkembangan usulan kegiatan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Ia berpendapat bahwa DPRD seharusnya diberikan hak untuk memantau secara langsung kemajuan pelaksanaan program-program yang diusulkan, meski tidak memiliki otoritas untuk melakukan verifikasi ulang.
“Seharusnya DPRD diberikan akses lebih untuk memantau perkembangan usulan ini melalui SIPD. Kami hanya bisa melihat, tetapi tidak bisa memastikan apakah program berjalan sesuai rencana atau tidak,” ujarnya, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pembangunan.
Kendati demikian, Hasanuddin mengungkapkan bahwa pihak Sekretaris Provinsi Kaltim telah melakukan verifikasi, pemantauan dan rekapitulasi usulan kegiatan DPRD melalui SIPD. Hingga batas waktu yang ditentukan, tercatat ada 724 surat usulan kegiatan yang masuk dalam sistem tersebut.
Ke depan, Hasanuddin berharap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim Tahun 2024-2029 dapat memprioritaskan pembangunan manusia sebagai langkah strategis untuk mengatasi kesenjangan sosial dan menurunkan angka kemiskinan.
Ia percaya bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) akan membawa dampak positif dalam perbaikan kualitas hidup masyarakat Kaltim secara menyeluruh.
“Keberhasilan pembangunan Kaltim ke depan harus diukur dengan indikator yang lebih komprehensif. Tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus melibatkan aspek pembangunan manusia, pengentasan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan hidup,” tutupnya.
Pernyataan ini seakan menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa pembangunan yang sesungguhnya adalah yang bisa merangkul seluruh elemen masyarakat, tanpa ada yang tertinggal di belakang. (Pai/Adv/DPRDKaltim)
