4/11/2024
Beritanusantara.co, Samarinda – Menghadapi tantangan sosial yang terus menghantui sebagian besar masyarakat Kalimantan Timur, seperti kemiskinan dan stunting, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltim hadir sebagai salah satu lembaga yang memberikan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Dengan beragam program yang telah dijalankan, Baznas Kaltim turut berkontribusi dalam menciptakan perubahan yang signifikan, baik dalam aspek ekonomi maupun sosial.
Namun, tanpa dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama pemerintah daerah dan legislatif, program-program ini tak akan berjalan optimal. Di sinilah peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Sayid Muziburrachman, sangat berarti.
Menyadari pentingnya keberlanjutan dan perluasan dampak dari program Baznas, Muzib menegaskan bahwa sinergi antara Baznas, pemerintah daerah, dan DPRD harus semakin diperkuat.
“Baznas memainkan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dan membantu mereka yang membutuhkan. Program-program yang ada sudah memberikan dampak nyata, mulai dari bantuan bagi warga miskin, hingga pendidikan dan kesehatan bagi mereka yang kurang mampu,” ujar Muzib kepada awak media.
Ia menyebutkan beberapa program unggulan Baznas yang telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti pembangunan rumah layak huni, beasiswa untuk siswa berprestasi, dan santunan untuk guru ngaji serta marbot masjid.
Dalam pandangannya, masalah kemiskinan di Kaltim tidak dapat diselesaikan hanya dengan satu pihak. Muzib mengingatkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan kolaborasi dari berbagai sektor, baik pemerintah daerah, lembaga zakat, dan masyarakat itu sendiri.
“Upaya ini harus dilakukan secara bersama-sama. Pemerintah, Baznas, dan masyarakat harus memiliki satu visi yang sama untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kaltim,” katanya.
Salah satu langkah konkret yang sedang diupayakan Baznas Kaltim adalah pengelolaan zakat dari pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim.
Jika berhasil, ini akan menjadi potensi besar dalam menggerakkan perekonomian berbasis sosial dan meningkatkan jumlah zakat yang bisa disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Namun, menurut Muzib, meskipun Baznas memiliki niat baik untuk mengelola zakat ASN, keputusan terkait hal ini tetap berada di tangan Gubernur Kaltim sebagai kepala daerah.
“Penting bagi kita untuk melibatkan pemerintah dalam kebijakan pengelolaan zakat ASN. Gubernur memiliki peran kunci dalam mengarahkan kebijakan ini agar berjalan efektif,” tuturnya.
Keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada Baznas atau pemerintah saja, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Muzib berharap masyarakat Kaltim dapat semakin sadar akan potensi zakat sebagai instrumen untuk memperbaiki kesejahteraan sosial.
“Kami berharap masyarakat dapat lebih proaktif dalam menyalurkan zakat mereka, terutama bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Ketika zakat dikelola dengan baik, manfaatnya bisa dirasakan oleh banyak orang,” ungkap Muzib.
Lebih lanjut, dukungan penuh terhadap Baznas Kaltim bukan sekadar tentang memberikan bantuan langsung, tetapi juga tentang menciptakan ekosistem sosial yang saling mendukung. Ke depan, Muzib berencana terus mendorong kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Baznas untuk menciptakan program-program yang lebih menyasar pada kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan stunting.
Di balik dukungan ini, ada keyakinan bahwa dengan sinergi yang lebih erat antara berbagai pihak, kesejahteraan masyarakat Kaltim bisa lebih merata dan berkelanjutan. Sebab, pengentasan kemiskinan bukanlah tanggung jawab satu lembaga saja, tetapi kewajiban bersama yang harus dijalankan dengan kesungguhan dan komitmen yang tinggi. (Pai/Adv/DPRDKaltim)
