Beritanusantara.co, Samarinda – Sekretaris Komisi I DPRD Kaltim, Salehuddin, menyoroti permasalahan tambang di Kalimantan Timur kembali. Dirinya menilai akar persoalan terletak pada lemahnya pengawasan, bukan pada kurangnya aturan.
Ia menegaskan bahwa dampak buruk dari tambang bermasalah bukan sekadar kerusakan teknis, melainkan sudah menyentuh aspek kemanusiaan.
“Ini bukan lagi soal tata kelola tambang, tapi soal keselamatan warga. Sudah terlalu banyak korban akibat lubang tambang yang dibiarkan terbuka,” ujarnya tegas.
Salehuddin juga menyoroti jalan rusak yang kian meluas akibat aktivitas angkutan tambang. Truk-truk bermuatan berat melintasi jalur publik tanpa kendali, menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur yang seharusnya melayani masyarakat.
“Rakyat yang tidak menikmati hasil tambang, justru menanggung dampaknya. Ini ketidakadilan yang harus dihentikan,” tambahnya.
Padahal, lanjutnya, Kaltim sudah memiliki perangkat hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur sektor ini. Namun, lemahnya pelaksanaan membuat keberadaan regulasi seolah hanya formalitas belaka.
“Kita punya aturan, tapi tidak diterapkan. Sama saja seperti punya senjata, tapi tidak dipakai,” kritik Salehuddin.
Ia juga mengungkap keprihatinannya terhadap pengelolaan dana pascatambang yang seharusnya dialokasikan untuk rehabilitasi lingkungan. Tak jarang, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya dan bahkan diduga dikorupsi.
Di tengah situasi ini, Salehuddin memberikan apresiasi atas langkah hukum yang mulai menyasar para pelanggar di sektor tambang. Ia berharap proses hukum tidak berhenti di permukaan, melainkan menjerat semua pihak yang terlibat.
“Penegakan hukum ini awal yang baik. Tapi harus terus dikawal. Jangan hanya tangkap yang kecil, sementara aktor besarnya lolos,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda iming-iming keuntungan dari para pelaku tambang ilegal. Menurutnya, potensi lahan untuk pertanian, peternakan, dan perkebunan jauh lebih berkelanjutan dibanding eksploitasi tambang yang merusak.
“Jangan korbankan masa depan demi uang cepat. Lahan kita jauh lebih bernilai jika dikelola dengan bijak,” pesannya.
Menutup pernyataannya, Salehuddin menekankan bahwa penyelesaian masalah tambang tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, DPRD, dan masyarakat agar permasalahan ini bisa benar-benar dituntaskan.
“Kita tidak kekurangan aturan, yang kita butuhkan adalah keberanian dan komitmen untuk bertindak,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
