Beritanusantara.co, Samarinda – Ketimpangan dunia pendidikan antara daerah kota dan pelosok kembali menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa upaya pemerataan pendidikan harus menjadi prioritas nyata, bukan sekadar jargon dalam kebijakan pemerintah.
Menurutnya, masih banyak sekolah di wilayah terpencil dan perbatasan Kaltim yang menghadapi kondisi yang memprihatinkan, baik dari sisi fasilitas maupun tenaga pengajar.
“Ada anak-anak yang belajar di ruang hampir roboh, tanpa meja dan kursi, dan hanya dibimbing satu atau dua guru. Ini tidak bisa terus dibiarkan,” tegas politisi yang akrab disapa Hamas itu.
Ia menilai ketimpangan pendidikan antara kota dan desa telah memperlebar jurang sosial. Untuk itu, ia meminta agar Pemerintah Provinsi Kaltim menjadikan pendidikan sebagai sektor utama dalam alokasi APBD.
“Kalau pendidikan di daerah tertinggal terus dibiarkan tertinggal, generasi mereka akan semakin sulit mengejar ketertinggalan. Ini soal masa depan Kaltim,” ungkapnya.
Hamas juga menyoroti bahwa penerapan kurikulum nasional tak bisa dilakukan secara seragam, mengingat masih banyak sekolah yang belum memiliki laboratorium, jaringan internet, bahkan guru tetap.
“Di atas kertas tampak sempurna, tapi kenyataannya jauh dari ideal. Fasilitas pendukung minim, kurikulum pun jadi sulit diterapkan secara utuh,” tambahnya.
Ia mendorong Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menyusun peta kebutuhan pendidikan yang lebih konkret dan berbasis kondisi riil tiap wilayah.
Hasanuddin meyakini bahwa potensi fiskal Kaltim sangat mampu untuk membenahi situasi ini. Namun, ia menegaskan pentingnya keberpihakan anggaran dan kemauan politik dari seluruh pemangku kebijakan.
“Pemerataan pendidikan tidak boleh hanya fokus ke kota. Semua anak Kaltim berhak atas pendidikan yang layak, di mana pun mereka tinggal,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Hamas mengajak seluruh elemen—baik pemerintah, legislatif, maupun masyarakat—untuk bersama-sama membangun sistem pendidikan yang inklusif dan adil.
“Pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Kalau kita tidak bertindak sekarang, kita membiarkan masa depan anak-anak di daerah tertinggal semakin redup,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
