Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan penurunan angka stunting menjadi 14 persen pada akhir 2025, setelah berhasil menurunkannya dari 22,9 persen pada 2023 menjadi 22,2 persen pada 2024.
Kepala Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim, Noryani Sorayalita, mengatakan penanganan stunting dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan berbagai sektor, mulai dari calon pengantin hingga keluarga muda.
“Penanganan stunting bukan hanya soal mengatasi tubuh anak yang pendek, tetapi menyangkut masa depan generasi bangsa. Karena itu, intervensinya harus dilakukan sejak hulu dan menyasar semua kelompok rentan, seperti ibu hamil, calon pengantin, hingga pasangan muda,” ujar Noryani, Jumat (1/8).
Ia menjelaskan bahwa Pemprov telah menyusun sejumlah agenda prioritas, termasuk memperluas cakupan intervensi gizi, memastikan konvergensi program lintas sektor, serta memanfaatkan data by name by address agar bantuan tepat sasaran. Tim Pendamping Keluarga (TPK), yang terdiri dari bidan, kader PKK, dan kader KB, menjadi ujung tombak upaya ini.
“Program Keluarga Berencana juga harus dimaknai ulang. Ini bukan hanya soal membatasi jumlah anak, tapi tentang merencanakan keluarga yang sehat dan berkualitas. Akses terhadap alat kontrasepsi modern harus diperluas, terutama di daerah terpencil. Kami juga mendorong peningkatan konseling untuk calon pengantin dan pasangan usia subur,” ujarnya.
Selain itu, Kaltim juga memperkuat program ketahanan keluarga seperti Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL), serta pemberdayaan ekonomi keluarga melalui Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). (h/bn)
