Beritanusantara.co, Samarinda – Bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Samarinda pada 2026 dipastikan turun drastis menjadi Rp311 miliar, hampir separuh dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp575 miliar. Meski demikian, Samarinda tetap menjadi daerah penerima bantuan terbesar di Kaltim.
Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pemangkasan tersebut bukan hanya dirasakan pemerintah kabupaten/kota, tetapi juga Pemprov. Ia menyebut pengurangan dana transfer ke daerah dari pemerintah pusat membuat ruang fiskal semakin sempit.
“Bukan hanya kabupaten kota, kami di provinsi juga merasakan. Tahun depan anggaran bahkan bisa kembali berkurang,” ujarnya saat ditemui di Samarinda.
Di sisi lain, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengungkapkan bahwa sebagian besar bantuan yang diterima kota itu bersumber dari pokok pikiran anggota DPRD Kaltim daerah pemilihan Samarinda, bukan murni alokasi eksekutif Pemprov.
Ia mengaku memahami kondisi penurunan tersebut karena dampak kebijakan efisiensi pusat terhadap transfer ke daerah.
Secara tren, bankeu untuk Samarinda dalam empat tahun terakhir menunjukkan fluktuasi tajam. Pada 2023 tercatat Rp354 miliar, naik ke Rp588 miliar pada 2024, sedikit turun menjadi Rp575 miliar pada 2025, lalu anjlok ke Rp311 miliar pada 2026.
Penurunan juga terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota lainnya. Paser dari Rp275 miliar menjadi Rp213 miliar. Berau dari Rp337 miliar ke Rp222 miliar. Balikpapan dari Rp188 miliar ke Rp139 miliar. Bontang merosot dari Rp226 miliar menjadi Rp88 miliar.
Kutai Barat mengalami penurunan paling tajam dari Rp60 miliar menjadi Rp5 miliar. Mahakam Ulu juga turun dari Rp50 miliar menjadi Rp5 miliar.
Kutai Timur dari Rp60 miliar menjadi Rp27 miliar, sedangkan Kutai Kartanegara dari Rp67 miliar menjadi Rp50 miliar. Penajam Paser Utara relatif stabil dari Rp60 miliar ke Rp62 miliar.
Rudy menilai situasi ini harus menjadi momentum bagi seluruh pemerintah daerah di Kaltim untuk memperkuat Pendapatan Asli Daerah dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat akan membuat transfer ke daerah semakin terbatas, sehingga kemandirian fiskal menjadi keharusan jika ingin pembangunan tetap berjalan.
“Jadi seluruh pemda di Kaltim harus bisa meningkatkan pendapatan daerah. Karena dana transfer dari pusat akan sangat minim karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat,” demikian Rudy
