Beritanusantara.co, Samarinda– Fraksi PAN–NasDem DPRD Kalimantan Timur menyerap 312 aspirasi masyarakat dari 66 titik reses dalam Masa Sidang I Tahun 2026. Infrastruktur hingga penonaktifan BPJS menjadi sorotan utama dalam laporan yang disampaikan pada Rapat Paripurna, Senin (23/02/2026).
Laporan tersebut dibacakan Baharuddin Demmu. Ia menegaskan, reses dilaksanakan sesuai jadwal, yakni 25 Januari hingga 1 Februari 2026, dengan seluruh anggota fraksi turun langsung ke daerah pemilihan masing-masing.
Mereka yang melaksanakan reses yakni Darlis Pattalongi (Dapil Samarinda), Sigit Wibowo (Dapil Balikpapan), Baharuddin Demmu (Dapil Kutai Kartanegara), Abdul Rahman Agus (Dapil Kutai Barat–Mahakam Ulu), Abdul Giaz (Dapil Samarinda), serta Arfan (Dapil Bontang, Berau, dan Kutai Timur).
“Infrastruktur masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, terutama untuk mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi,” ujar Baharuddin.
Di sektor infrastruktur, warga mengusulkan perbaikan jalan umum dan jalan lingkungan, perbaikan ruas Tol Balikpapan–Samarinda yang dinilai bergelombang di sejumlah titik, pembangunan dan perbaikan drainase, pengadaan sumur bor, hingga penerangan jalan umum.
Pada bidang pendidikan dan kesehatan, masyarakat mengeluhkan penonaktifan BPJS oleh pemerintah pusat. Selain itu, usulan pembangunan PAUD, pemerataan bantuan beasiswa Gratispol, serta peningkatan layanan Posyandu juga mengemuka.
Sektor pertanian, peternakan, dan perikanan turut menjadi perhatian. Aspirasi yang disampaikan meliputi bantuan pupuk bagi petani, perahu mesin untuk nelayan, bantuan ternak sapi dan kambing, penyediaan bibit tanaman, serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian.
Di bidang sosial, masyarakat mengusulkan perbaikan rumah ibadah, bantuan ambulans, renovasi rumah adat, peningkatan fasilitas olahraga, hingga ketersediaan gas LPG yang lebih stabil.
Baharuddin menegaskan, seluruh aspirasi yang dihimpun akan diperjuangkan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan DPRD.
“Penyerapan aspirasi menjadi pijakan penting agar kebijakan pemerintah daerah berjalan lebih adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.
