Beritanusantara.co, Samarinda – Rencana pengadaan mobil dinas baru bagi pimpinan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur senilai Rp8,5 miliar menuai sorotan. Pengamat Kebijakan Publik Universitas Mulawarman, Saiful Bachtiar, menilai kebijakan tersebut bertolak belakang dengan narasi efisiensi anggaran yang sebelumnya disampaikan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud.
Saiful mempertanyakan urgensi kendaraan dinas bernilai fantastis itu, terlebih di tengah kondisi keuangan daerah yang sempat disebut mengalami tekanan akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH).
“Ini pertama kalinya dianggarkan pembelian satu unit mobil kepala daerah dengan nilai sangat fantastik,” ujar Saiful, Jumat (27/2/2026).
Menurutnya, pernyataan gubernur soal kondisi pendapatan daerah yang “babak belur” pada akhir 2025 lalu tidak selaras dengan langkah pengadaan kendaraan mewah tersebut.
“Kalau bicara efisiensi, tapi kebijakannya tidak mencerminkan penghematan, itu kontradiktif,” tegasnya.
Saiful juga menyoroti peran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kaltim yang meloloskan nilai anggaran tersebut. Selain kendaraan dinas gubernur Rp8,5 miliar, kendaraan dinas pimpinan DPRD juga dianggarkan mencapai Rp6,8 miliar.
Ia mempertanyakan dasar pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan angka tersebut, termasuk urgensi penggunaan kendaraan sport utility vehicle (SUV) hybrid yang diklaim untuk menjaga “marwah” daerah.
“Martabat daerah semestinya tercermin dari kesejahteraan masyarakat, bukan dari kemewahan fasilitas pejabatnya,” ujarnya.
Saiful menambahkan, jika alasan pengadaan kendaraan adalah untuk menjangkau medan jalan rusak, maka seharusnya prioritas anggaran diarahkan pada perbaikan infrastruktur, bukan pada peningkatan spesifikasi kendaraan.
“Logikanya, jalannya yang diperbaiki, bukan kendaraannya yang menyesuaikan jalan rusak,” katanya.
Ia juga menilai, sisa anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti ambulans desa, bus sekolah, peningkatan fasilitas pendidikan, atau perbaikan jalan provinsi.
Terlebih, menurut Saiful, sejumlah program prioritas daerah seperti pendidikan gratis masih menyisakan persoalan di lapangan.
“Pemimpin publik seharusnya mendahulukan kepentingan rakyat. Kalau konsepnya demi wibawa seperti di korporasi, itu tidak sepenuhnya relevan diterapkan dalam tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.
