beritanusantara.co, BALIKPAPAN – Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Wilayah VI menyampaikan keprihatinan dan perhatian serius terhadap fenomena hujan debu yang terjadi di sejumlah wilayah Kota Balikpapan dalam beberapa hari terakhir. Fenomena tersebut telah menimbulkan keresahan masyarakat karena partikel debu ditemukan menempel pada rumah, kendaraan, dan lingkungan permukiman warga.
Koordinator Wilayah VI PP GMKI Masa Bakti 2025–2027, Julio Antou, menilai peristiwa tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, masyarakat berhak memperoleh informasi yang jelas dan transparan mengenai sumber, kandungan, serta potensi dampak dari partikel debu yang tersebar di lingkungan warga.
“Kami menghargai langkah investigasi yang sedang dilakukan oleh pihak terkait. Namun masyarakat tidak cukup hanya diberikan pernyataan bahwa material tersebut aman. Yang dibutuhkan adalah keterbukaan data, hasil pengujian laboratorium, dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kepada publik,” tegas Julio.
GMKI Wilayah VI mencatat bahwa BMKG Balikpapan menyatakan tidak menemukan faktor meteorologis yang menjadi penyebab fenomena hujan debu tersebut. Di sisi lain, pihak Kilang Pertamina Balikpapan mengakui adanya partikel yang terlepas dari area kilang dan menyampaikan bahwa hasil identifikasi awal menunjukkan material tersebut masih dalam kategori aman. Sementara DPRD Kota Balikpapan juga telah menyatakan akan memanggil pihak-pihak terkait guna meminta penjelasan lebih lanjut.
Menurut Julio, peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi terhadap tata kelola pembangunan industri dan pengawasan lingkungan di Kalimantan. Terlebih saat ini Kalimantan sedang menjadi pusat berbagai agenda strategis nasional, mulai dari pembangunan sektor energi hingga pengembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Pembangunan dan investasi tentu penting bagi kemajuan daerah dan bangsa. Namun pembangunan yang baik tidak hanya diukur dari besarnya investasi dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga dari sejauh mana keselamatan masyarakat serta kelestarian lingkungan dilindungi,” ujarnya.
GMKI Wilayah VI juga mengajukan sejumlah pertanyaan kritis kepada pihak terkait. Di antaranya, apakah telah dilakukan pengujian laboratorium secara independen terhadap partikel debu tersebut, apa kandungan material yang sebenarnya tersebar di lingkungan masyarakat, serta bagaimana potensi dampaknya terhadap kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan masyarakat yang memiliki riwayat gangguan pernapasan.
Selain itu, GMKI mempertanyakan sejauh mana sistem pemantauan kualitas udara yang dimiliki pemerintah daerah mampu mendeteksi dan merespons kejadian serupa secara cepat dan akurat. Organisasi mahasiswa tersebut menilai transparansi informasi menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah berkembangnya spekulasi di tengah masyarakat.
Atas dasar itu, GMKI Wilayah VI mendesak PT Kilang Pertamina Balikpapan untuk membuka secara transparan hasil investigasi dan hasil uji laboratorium terkait fenomena hujan debu. GMKI juga meminta Pemerintah Kota Balikpapan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan dan pemantauan secara menyeluruh terhadap dampak lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
Lebih lanjut, GMKI mendorong agar investigasi tidak hanya dilakukan secara internal, tetapi juga melibatkan akademisi, pakar lingkungan, tenaga kesehatan, serta unsur masyarakat sipil agar hasilnya dapat dipercaya oleh publik.
“Kalimantan tidak boleh hanya menjadi lokasi pembangunan dan eksploitasi sumber daya. Masyarakat Kalimantan juga berhak menikmati lingkungan hidup yang sehat, aman, dan berkelanjutan. Kedaulatan energi nasional harus berjalan seiring dengan keadilan lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat,” tutup Julio.
