beritanusantara.co,SAMARINDA- Pemanfaatan air lubang bekas tambang untuk membantu pengairan sawah dan kebutuhan mandi, cuci, kakus (MCK) saat kemarau perlu dibarengi pengawasan kualitas air dan pengamanan lokasi.
DPRD Samarinda mengingatkan, void yang tidak dilengkapi pembatas dan rambu peringatan berisiko membahayakan warga, terutama anak-anak.
Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, meminta pemerintah daerah memastikan kelayakan air sebelum digunakan masyarakat.
Pengujian diperlukan untuk mengetahui kualitas dan tingkat keasaman atau pH air, sehingga pemanfaatannya tidak menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan.
“Saya sudah menyampaikan kepada BPBD dan DLH agar menguji kelayakan air void terlebih dahulu. Kita tidak ingin air yang digunakan justru menimbulkan dampak yang tidak baik,” kata Deni di DPRD Samarinda (14/10/2026).
Di Samarinda, air dari sejumlah void telah dimanfaatkan untuk membantu mengatasi kekeringan lahan pertanian.
Di wilayah Sambutan dan Makroman, sekitar 43 hektare lahan disebut telah memperoleh manfaat dari penggunaan air tersebut. Sementara itu, satu lokasi void di Bantuas dan dua lokasi di Bukuan, Kecamatan Palaran, juga dimanfaatkan untuk kebutuhan MCK dan pengairan sawah.
Meski demikian, Deni menegaskan pemanfaatan air tersebut tidak berarti masyarakat dapat menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi.
Penggunaan harus dibatasi sesuai peruntukan dan mempertimbangkan hasil pengujian kualitas air.
“Tapi perlu diketahui bahwa ini tidak serta-merta kita memperbolehkan masyarakat untuk langsung menggunakannya untuk konsumsi minum ya, hanya MCK saja. Kita tidak ingin nanti ketika air itu digunakan, menimbulkan efek yang tidak baik,” jelasnya.
Selain mengawasi pemanfaatan void, pemerintah daerah juga perlu menyiapkan alternatif sumber air, seperti embung dan kolam retensi, untuk memenuhi kebutuhan nonkonsumsi selama kemarau.
Infrastruktur penampungan air tersebut juga dapat membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama ketika petugas membutuhkan sumber air di sekitar lokasi kejadian.
Namun, pemanfaatan air void tidak boleh mengesampingkan persoalan keselamatan di kawasan bekas tambang.
Deni menyinggung kasus anak-anak yang meninggal dunia di lubang bekas tambang, termasuk kasus-kasus yang tercatat dalam laporan Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).
Menurutnya, lubang tambang yang masih terbuka harus mendapat pengamanan memadai. Pembatas fisik dan rambu peringatan diperlukan untuk mencegah warga mendekati area berbahaya, terlebih anak-anak yang belum memahami risiko dan tidak bisa berenang.
“Maka jangan sampai wilayah-wilayah membahayakan itu tidak terpasang garis pembatas serta rambu-rambu yang mengingatkan bahwa tidak boleh melakukan aktivitas kegiatan di sekitar void, karena air void itu sangat dalam. Itu sangat membahayakan, apalagi anak-anak yang tidak bisa berenang,” tegas Deni.
Ia juga meminta pengawasan terhadap lubang bekas tambang diperkuat melalui koordinasi dengan instansi terkait, termasuk inspektur tambang. Inventarisasi perlu dilakukan untuk mengetahui lokasi void yang belum dilengkapi sistem pengamanan.
“Ini merupakan salah satu tugas pengawasan pemerintah dalam hal ini inspektur tambang, untuk memastikan keselamatan dan menginventarisir lagi mana-mana void atau lubang tambang yang itu tidak ada pengamannya,” tambahnya.
Deni menegaskan, pemanfaatan air void sebagai solusi menghadapi kekeringan harus berjalan beriringan dengan upaya pencegahan kecelakaan.
Pemerintah dan masyarakat diminta tidak mengabaikan risiko yang masih mengancam di sekitar lubang bekas tambang.
“Karena kita tidak ingin ada lagi anak korban tambang lagi. Kita harus waspada dan meningkatkan kesadaran diri kita untuk menjaga generasi kita jangan sampai ada lagi yang menjadi korban di lahan eks tambang ini,” pungkas Deni.
