beritanusantara.co,Samarinda – Ribuan hektare lahan terbakar di Kalimantan Timur (Kaltim), tetapi dukungan operasional untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terbatas. Bahkan, DPRD Kaltim mengakui tidak memiliki keleluasaan menyediakan sarana pendukung ketika kebakaran meluas.
Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud mengatakan, penanganan karhutla selama ini lebih banyak menjadi tanggung jawab tim terpadu yang dibentuk pemerintah daerah. Sementara DPRD berperan memberikan dukungan melalui fungsi penganggaran dan koordinasi.
Keterbatasan kewenangan hingga fasilitas operasional membuat DPRD tidak bisa terlibat langsung dalam penanganan di lapangan. Padahal, ancaman kekeringan dan kebakaran telah diperkirakan sejak awal tahun.
Hasanuddin yang akrab disapa Hamas menyebut, pemerintah sebenarnya telah membahas sejumlah langkah antisipasi, termasuk opsi menyewa helikopter untuk mendukung penanganan karhutla. Namun, rencana tersebut terbentur persoalan anggaran dan ketersediaan sarana.
“Ya saya kira kalau pemerintah kabupaten terutama ataupun provinsi kan ini biasanya langsung ditangani oleh tim. Tim yang dibentuk oleh pemerintah. Nah biasanya kita ini hanya melengkapi saja,” ujarnya (6/11/2026).
Menurut Hamas, tantangan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan luas wilayah terdampak. Kondisi geografis, aktivitas perambahan, pertambangan, serta kemarau berkepanjangan turut memperberat upaya pemadaman.
Ia mencontohkan, keterbatasan kendaraan operasional hingga transportasi air menjadi persoalan ketika petugas harus menjangkau lokasi kebakaran yang sulit diakses.
“Kita kesulitan juga kalau kita mau pinjam speed, speed mana? Kita enggak punya speed. Kalau misalnya daratnya enggak boleh, banjir dan seterusnya ya. Mau pinjam helikopter kan mana helikopter siapa kan?” katanya.
Hamas kemudian membandingkan dukungan operasional saat penanganan bencana pada masa Penjabat Gubernur Kaltim Akmal Malik. Ketika itu, pemerintah disebut pernah menyewa helikopter selama tiga bulan untuk membantu penanganan kebakaran.
Namun, menurutnya, skema tersebut kini tidak lagi dapat dilakukan. Kondisi itu membuat dukungan operasional untuk menghadapi karhutla semakin terbatas.
“Kita dulu kan ada itu waktu zamannya Pak Akmal sewa tiga bulan. Sekarang enggak boleh. Jadi susah juga kita ini di DPR karena kita cuma penganggaran,” ungkapnya.
Di tengah keterbatasan tersebut, Hamas menilai pemerintah daerah perlu memperkuat perencanaan anggaran kebencanaan. Sebab, karhutla bukan ancaman baru bagi Kaltim. Kebakaran hampir terjadi setiap tahun, meski intensitas dan dampaknya berbeda.
Ia meminta alokasi khusus penanggulangan bencana disiapkan dalam perencanaan anggaran tahun berikutnya. Anggaran itu tidak hanya untuk mengantisipasi karhutla, tetapi juga bencana lain seperti banjir.
“Makanya saya bilang, kalau bisa kan tiap tahun terjadi karhutla ini. Hanya tahun ini aja yang dampaknya terlalu panjang sampai mau akhir tahun pun masih. Ya, kalau saya bilang tahun-tahun depan disiapkan anggaran. Alokasinya memang ada untuk belanja bencana,” tegasnya.
Hamas memahami kondisi fiskal daerah yang turut dipengaruhi kebijakan efisiensi. Pemerintah harus membagi anggaran untuk berbagai kebutuhan, termasuk program prioritas dan belanja mandatori.
Meski begitu, ia menilai kebutuhan penanggulangan bencana tidak boleh diabaikan hanya karena keterbatasan ruang fiskal.
“Selain karhutla kan biasanya banjir. Itu kan harusnya diantisipasi. Dan di kami selalu men-support itu kalau ada, tapi kan memang terkadang-kadang ya karena keterbatasan anggaran, ada yang lebih efisien, mandatori, ada yang komunitas dan seterusnya,” tuturnya.
Sementara itu, data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltim mencatat 2.540 kejadian karhutla sepanjang Januari hingga Oktober 2026. Total luas lahan terdampak mencapai 10.691,66 hektare.
Rinciannya, sebanyak 1.863 kejadian dengan luas 7.775,35 hektare tercatat selama Januari-September. Kemudian, sepanjang Oktober terdapat tambahan 677 kejadian dengan luas kebakaran mencapai 2.916,31 hektare.
Besarnya angka tersebut menunjukkan penanganan karhutla membutuhkan kesiapan yang lebih dari sekadar pembentukan tim dan koordinasi lintas instansi. Ketersediaan personel, peralatan, transportasi, hingga anggaran operasional menjadi bagian penting dalam memastikan respons berjalan efektif.
Dengan kebakaran yang terus berulang, pemerintah daerah dituntut tidak hanya bergerak ketika api sudah meluas. Persiapan sarana dan anggaran sebelum musim kemarau menjadi pekerjaan yang perlu diselesaikan agar penanganan tidak kembali terkendala saat bencana terjadi.
