beritanusantara.co,Samarinda – Penyaluran bantuan sosial (bansos) belum tentu membuat keluarga miskin keluar dari jerat kemiskinan. Tanpa menyesuaikan bantuan dengan kebutuhan dan sumber penghasilan penerima, program pemerintah berisiko hanya menjadi penopang kebutuhan sementara.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kalimantan Timur (Kaltim) Jaya Mualimin mengatakan, penanganan kemiskinan tidak bisa dibebankan kepada Dinsos semata. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) perlu mengambil peran sesuai bidang dan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Menurutnya, setiap keluarga memiliki persoalan ekonomi berbeda sehingga bentuk intervensinya tidak bisa disamaratakan. Keluarga yang kesulitan memenuhi kebutuhan pangan membutuhkan bantuan kebutuhan dasar. Sementara warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor pertanian memerlukan dukungan bibit, pupuk, hingga pendampingan usaha.
Dengan demikian, OPD teknis perlu terlibat agar bantuan yang diberikan tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan keluarga.
“Kalau kebutuhan untuk meningkatkan usaha, kemudian meningkatkan program di bidang-bidang yang lain, itu ada di dinas terkait,” kata Jaya.
Ia mengingatkan, bantuan pemerintah harus memiliki dampak terhadap perubahan kondisi ekonomi penerima. Tanpa evaluasi dan pemberdayaan, penyaluran bansos berpotensi tidak menghasilkan peningkatan kesejahteraan.
Karena itu, keberhasilan program tidak semestinya hanya diukur dari jumlah bantuan yang tersalurkan, tetapi juga dari perubahan kondisi keluarga setelah menerima intervensi pemerintah.
“Jangan selamanya bantuan ini tidak bisa menghasilkan apa-apa, menurunkan juga enggak, malah justru tidak tepat sasaran,” ujarnya.
Selain ketepatan bentuk bantuan, Jaya menyoroti pentingnya pembaruan data kesejahteraan masyarakat. Data penerima perlu diperbarui secara berkala agar seluruh OPD menggunakan acuan yang sama dalam menentukan sasaran program.
Ia menyebut pemutakhiran data setidaknya perlu dilakukan dua kali dalam setahun. Langkah ini diperlukan untuk memastikan bantuan diberikan berdasarkan kondisi terbaru rumah tangga, sekaligus menghindari potensi tumpang tindih program antarlembaga.
“Data itu bisa dijadikan sebagai dasar dalam pemberian bantuan pemerintah sehingga tepat guna, tepat sasaran,” katanya.
Dalam pemetaan kesejahteraan, pemerintah menggunakan pengelompokan desil untuk melihat posisi sosial ekonomi rumah tangga. Kelompok desil 1 hingga 5 menjadi salah satu acuan dalam pembahasan sasaran bantuan.
Namun, pengelompokan tersebut tidak otomatis menjadi penetapan status kemiskinan. Kondisi masing-masing keluarga tetap perlu diperiksa agar intervensi yang diberikan sesuai dengan persoalan yang dihadapi.
Jaya juga menekankan pentingnya keterhubungan antara penyaluran bantuan, program pemberdayaan, dan pengawasan. Tanpa evaluasi yang terukur, pemerintah akan kesulitan mengetahui apakah intervensi yang diberikan benar-benar membantu keluarga meningkatkan taraf hidup.
Hingga kini, Jaya belum merinci jumlah keluarga yang berhasil meningkatkan kesejahteraan atau mencapai kemandirian ekonomi setelah menerima bantuan pemerintah.
Padahal, capaian tersebut menjadi salah satu indikator penting untuk mengukur efektivitas program penanggulangan kemiskinan. Sebab, tujuan akhirnya bukan sekadar memastikan bantuan sampai kepada penerima, melainkan mendorong keluarga miskin agar mampu memperbaiki kondisi ekonominya secara berkelanjutan.
