beritanusantara.co,Samarinda –Capaian akses sanitasi aman di Kalimantan Timur (Kaltim) masih rendah. Hingga 2026, persentasenya baru mencapai 4,16 persen. Angka ini terpaut jauh dari akses sanitasi layak yang telah mencapai 89,08 persen dari total 4.194.958 penduduk.
Data Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR-PERA) Kaltim memperlihatkan kesenjangan capaian di 10 kabupaten/kota. Mahakam Ulu bahkan belum mencatatkan akses sanitasi aman, sedangkan sejumlah daerah lainnya masih berada di bawah 2 persen.
Balikpapan menjadi daerah dengan capaian tertinggi sebesar 13,76 persen. Diikuti Kutai Timur 4,25 persen, Bontang 3,70 persen, Berau 2,09 persen, Kutai Barat 1,72 persen, Kutai Kartanegara 1,55 persen, Samarinda 1,21 persen, Penajam Paser Utara 1,97 persen, dan Paser 0,89 persen. Sementara Mahakam Ulu masih berada di angka 0 persen.
Kondisi berbeda terlihat pada akses sanitasi layak. Penajam Paser Utara mencatatkan capaian tertinggi sebesar 97,67 persen, disusul Kutai Barat 97,07 persen dan Bontang 96,26 persen. Adapun Samarinda mencapai 80 persen dan Kutai Kartanegara 83,97 persen.
Kepala Dinas PUPR-PERA Kaltim, Irhamsyah, menjelaskan rendahnya capaian sanitasi aman dipengaruhi kondisi geografis, luas wilayah, serta persebaran penduduk yang tidak merata. Kondisi tersebut menyulitkan pemerintah membangun Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) secara terpusat.
“Faktor yang menjadi kendala akselerasi pencapaian akses sanitasi layak dan aman di kabupaten dan kota salah satunya faktor geografis dan luas kabupaten dan kota, kepadatan penduduk sporadis tidak merata serta akses sentralisasi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) sulit,” kata Irhamsyah (11/11/2026).
Kendala lainnya terletak pada ketersediaan data calon penerima layanan. Data *by name by address* belum tersedia secara memadai di masing-masing kabupaten/kota. Akibatnya, pemerintah daerah kesulitan memetakan kebutuhan sekaligus menentukan masyarakat yang menjadi sasaran program.
Di sisi lain, sanitasi belum menjadi prioritas penganggaran dalam APBD sejumlah daerah. Padahal, pembangunan layanan air limbah membutuhkan biaya besar, terutama untuk wilayah dengan kondisi geografis dan kepadatan penduduk yang tidak merata.
“Provinsi Kaltim memiliki luas administrasi yang sangat luas. Kontur elevasi yang variatif dan kepadatan penduduk sporadis tidak merata sehingga penyelenggaraan layanan air minum dan sanitasi sulit dilaksanakan secara terpusat karena membutuhkan investasi pembiayaan yang besar,” ujar Irhamsyah.
Untuk mendukung peningkatan layanan sanitasi, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,7 miliar melalui APBD 2026. Namun, anggaran tersebut belum digunakan untuk pembangunan fisik maupun konstruksi infrastruktur sanitasi.
Irhamsyah menyebutkan, dana itu difokuskan pada kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dan pendampingan program. Di antaranya bimbingan teknis pengelolaan air limbah kepada masyarakat serta pendampingan Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP).
“Dana itu digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis pengelolaan air limbah kepada masyarakat, pendampingan program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP), serta kegiatan pendukung lainnya,” demikian Irhamsyah.
